Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Budaya » Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai Sebut Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM

Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai Sebut Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
  • visibility 376
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai menegaskan, persoalan HAM sangat luas dan kompleks. Sedang di sisi lain, pemahaman masyarakat masih minim sehingga perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Pigai mengatakan hal tersebut saat menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margawasiswa Republik Indonesia (Patria) di ruang kerjanya, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

“Oleh karena itu, saat ini masih diperlukan lebih banyak lagi kader yang memahami persoalan HAM secara holistik sekaligus terjun sebagai duta HAM,” ujar Menteri HAM Natalius Pigai melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Selasa (7/1).

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah petinggi Patria antara lain Ketua Umum Agustinus Tamo Mbapa, Sekretaris Jenderal Septyarini, Wakil Ketua Umum Bidang Internal Organisasi Maximus Ramses Lalongkoe, dan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan SDM dan Pelatihan M Anita Primaswari.

Selain itu, hadir pula Wasekjen Bidang Hubungan Internasional Gabriel Goa, Wasekjen Bidang Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan David F Tamara, Wasekjen Bidang Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas Beston Barto Siboro, dan Wakil Ketua Divisi Media dan Pers Friederich Batari.

Sementara itu, dalam audiensi tersebut Menteri HAM didampingi Thomas Suwarta (Staf Khusus Menteri HAM), Stanislaus Wena (Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional), dan Wempi Wale (Staf Khusus Menteri HAM).

Dalam kesempatan itu, Agustinus Tamo Mbapa menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada Menteri HAM karena dapat memberikan harapan baru terhadap HAM di Indonesia.

“Patria membangun kerja sama untuk sosialisasi HAM di seluruh Indonesia. Kami targetkan di 80 ribu lebih desa/kelurahan,” ujar Gustaf, sapaan akrab Agustinus Tamo Mbapa.

Gustaf juga menegaskan, Patria mendukung program Kementerian HAM Republik Indonesia untuk menjaga dan mempertegas penegakan harkat dan martabat manusia.

Sekadar diketahui, Patria merupakan organisasi yang keanggotaannya merupakan alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR). (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lebih Baik “Berjudi” Daripada Diam dan Mati Diisap

    Lebih Baik “Berjudi” Daripada Diam dan Mati Diisap

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Oleh: Angelo Wake Kako*   Tulisan Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN, tokoh senior kita beberapa waktu lalu, menarik untuk didiskusikan. DI secara jelas menyatakan saat ini kita sedang “berjudi”, untuk mencoba menerapkan Pasal 33 UUD 1945, yang sejak negara ini berdiri belum sempat diterapkan. DI melihat situasi yang berbeda berkaitan dengan kondisi kebatinan pendiri bangsa […]

  • Padma Indonesia Desak Presiden Bentuk UU Perlindungan HAM

    Padma Indonesia Desak Presiden Bentuk UU Perlindungan HAM

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta, 16 Maret 2026 – Padma Indonesia mengutuk keras serangan terencana terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026 pasca mengisi acara Podcast di kantor YLBHI. Serangan ini mengakibatkan luka bakar serius pada wajah, mata, dada, dan tangan korban. Ini merupakan bentuk nyata teror dan upaya pembungkaman terhadap Pembela HAM. Direktur Advokasi, Padma […]

  • VIRAL, Kasus Dugaan Penipuan Yang Dilakukan Politisi PAN Dr. Rosaline Irene Rumaseuw

    VIRAL, Kasus Dugaan Penipuan Yang Dilakukan Politisi PAN Dr. Rosaline Irene Rumaseuw

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 142
    • 0Komentar

    [STI.COM – JAKARTA ]  – Nama besar Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya tercoreng akibat sebuah konspirasi atau skandal dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Dr. Rosaline Irene Rumaseuw terhadap salah seorang mantan pejabat Kabupaten Biak Numfor. Menurut Kuasa Hukum korban, Jembris Wafom, korban telah menyerahkan uang senilai 2,5 milyar itu pada tahun 2020, dan ada […]

  • Kerja Keras Menteri HAM Berbuah Manis, Kanwil Jateng-DIY Sukses Selamatkan Hak Petani dan Proteksi Anak dari Perundungan

    Kerja Keras Menteri HAM Berbuah Manis, Kanwil Jateng-DIY Sukses Selamatkan Hak Petani dan Proteksi Anak dari Perundungan

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 120
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com-– Melanjutkan instruksi langsung Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengenai urgensi penanganan responsif terhadap segala bentuk pelanggaran hak masyarakat di daerah, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja DIY secara resmi melaporkan keberhasilan penuntasan tiga kasus aduan krusial Penuntasan itu mencakup perlindungan anak, hak ekonomi-sosial petani, hingga jaminan kesehatan dalam program […]

  • Pemeriksaan Bupati Kepulauan Aru, Bukti Kejaksaan Tinggi Maluku Tebang Pilih

    Pemeriksaan Bupati Kepulauan Aru, Bukti Kejaksaan Tinggi Maluku Tebang Pilih

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Jakarta, STI.com – Pemeriksaan Bupati Kepulauan Aru, Bukti Kejaksaan Tinggi Maluku Tebang Pilih. Demikian hal itu disampaikan Sakarias Damamain kepada awak media di Jakarta pada senin 6 April 2026. Menurut Sakarias, mereka menilai Kejaksaan tinggi Maluku tebang pilih dalam penegakan hukum, Buktinya bupati kabupaten Maluku Barat Daya yang telah dilaporkan berkali-kali oleh masyarakat bahkan didemo berjilid […]

  • Negara Harus Hadir, Kementerian HAM Prioritaskan Pemenuhan Hak Pengungsi Papua

    Negara Harus Hadir, Kementerian HAM Prioritaskan Pemenuhan Hak Pengungsi Papua

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Bogor – Masalah kemanusiaan akibat konflik di Papua mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Tim Khusus Papua di Bogor 11-14 Juli 2026. Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi perlindungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh situasi keamanan yang tidak kondusif. Langkah implementatif kini tengah disusun agar penanganan di lapangan dapat berjalan […]

expand_less