Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » Sakarias Damamain Sebut Bupati MBD Anak Emas Jaksa Agung

Sakarias Damamain Sebut Bupati MBD Anak Emas Jaksa Agung

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
  • visibility 410
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA- Tokoh Maluku Barat Daya (MBD), Sakarias Damamain menyebut Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach adalah anak emasnya pihak Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan Korupsi belum juga ditindaklanjuti Kejagung.

“Satu – satunya Bupati di Indonesia yang tidak bisa tersentuh hukum walaupun kejaksaan Tinggi didemo berkali-kali soal kasus korupsi dana penyertaan modal pemerintah daerah ke PT Kalwedo (BUMD) sebesar 8.5 milyar, tak pernah diperiksa sekali pun. Padahal rekannya yang korupsi hanya 1.5 milyar dana penyertaan modal, tanpa dilaporkan dan didemo, aparat kejaksaan tinggi Maluku menjebloskannya ke penjarah”, Kata Zakarias kepada media di Jakarta pada senin (11/05).

Dia menjelaskan, perlakuan penerapan hukum yang berbeda inilah maka masyarakat Maluku Barat Daya menilai Bupati Benjamin Thomas Noach adalah anak emas Jaksa Agung RI. Dugaan anak emas ini semakin kuat atau keyakinan rakyat terhadap masalah tersebut.

“Kejagung, Jampidsus dan Jamwas itu laporan kami tidak diindahkan sama sekali bahkan menurut kami laporan tersebut masuk tong sampah. Masa iya sama – sama korupsi pos anggaran yang sama, yang nilai korupsi kecil 1.5 milyar masuk penjara, tapi yang nilai besar 8.5 milyar bebas berkeliaran di udara”,tegasnya.

Melihat respon penegakkan hukum seperti ini, menurutnya, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah tegas salah satunya Parlemen jalanan dan pra peradilan.

“Kami sudah melakukan banyak langkah untuk desak penegak hukum, namun jika nanti perkembangannya tidak berjalan, maka aksi demo besar seperti rencana yang tertunda itu pasti dilakukan sekalian juga praperadilan Kejagung. Kami tidak main-main dengan kasus ini karena menyangkut kehidupan banyak orang di MBD apalagi presiden sangat mendukung penegakkan hukum kasus korupsi. (team)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Muara Enim

    KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Muara Enim

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 89
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison dan kawan-kawan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. “Penyidik melakukan perpanjangan penahanan pertama untuk para tersangka dugaan suap PBJ (pengadaan barang dan jasa) di Kabupaten Muara Enim untuk […]

  • Kejati Maluku Dinilai Takut Periksa Bupati MBD

    Kejati Maluku Dinilai Takut Periksa Bupati MBD

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 268
    • 0Komentar

    JAKARTA – Tokoh Maluku Barat Daya, Sakarias Damamain Kembali angkat suara terkait dugaan Korupsi yang melibatkan Mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo, Benyamin Thomas Noach. Ia menilai pihak penegak hukum takut melakukan pemeriksaan terhadap Bupati MBD itu atau dia mendunga ada persengkongkolan dibalik kasus ini. “Kami menilai penegak hukum sepertinya seperti itu, mereka takut atau ada sesuatu […]

  • Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai Sebut Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM

    Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai Sebut Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 372
    • 0Komentar

    JAKARTA – — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai menegaskan, persoalan HAM sangat luas dan kompleks. Sedang di sisi lain, pemahaman masyarakat masih minim sehingga perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pigai mengatakan hal tersebut saat menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margawasiswa Republik Indonesia (Patria) di ruang kerjanya, kawasan Mega […]

  • Kementerian Hak Asasi Manusia RI Sebut Papua Selatan Butuhkan Rumah Sakit Standar Internasional

    Kementerian Hak Asasi Manusia RI Sebut Papua Selatan Butuhkan Rumah Sakit Standar Internasional

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 264
    • 0Komentar

    MERAUKE – — Pihak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mengatakan Provinsi Papua Selatan sangat membutuhkan rumah sakit berstandar internasional. Penegasan tersebut mencuat saat berlangsung kegiatan penguatan pembangunan kapasitas (capacity building) HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta ASN di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) […]

  • Masalah Jampidsus Penanganannya Harus Sesuai KUHAP Baru

    Masalah Jampidsus Penanganannya Harus Sesuai KUHAP Baru

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Pither Ponda Barany, S.H., M.H. (Pandangan Hukum) JAKARTA – Menyikapi perkembangan pemberitaan mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya terhadap sejumlah lokasi, termasuk kediaman yang diduga terkait dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi […]

  • Pakar di Rakor Kemenham: Selesaikan Konflik Papua Lewat Dialog, Bukan Cuma Keamanan

    Pakar di Rakor Kemenham: Selesaikan Konflik Papua Lewat Dialog, Bukan Cuma Keamanan

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BOGOR, suaratimurindonesia.com– Penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan perubahan paradigma dan tidak bisa lagi bersandar pada satu pendekatan saja. Dalam Rapat Koordinasi Kementerian HAM di Bogor 11-14 Juli 2026, para pakar sepakat bahwa pendekatan keamanan murni terbukti belum mampu menghasilkan penyelesaian yang komprehensif. Dibutuhkan cara pandang baru yang lebih inklusif untuk menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. […]

expand_less