Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » Sakarias Damamain Sebut Pejabat Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP

Sakarias Damamain Sebut Pejabat Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
  • visibility 459
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bukan Pejabat Korupsi 1.5 Milyar Dipenjara Tapi Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP.

JAKARTA , STI.com– Tokoh Maluku Barat Daya (MBD), Sakarias Damamain mengungkapkan Bupati MBD Benjamin Thomas Noach, sebagai terduga korupsi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten MBD pada perusahaan Daerah PT. Kalwedo sudah seharusnya diambil Langkah tegas penegak hukum. Pasalnya, kasus ini terbilang lama padahal sudah berulang kali dilaporkan.

“Semasa dia menjadi Direktur Utama PT Kalwedo sudah berkali-kali  dilaporkan dan didemo sejak tahun 2018 bahkan laporan terakhir kepada Kejaksaan Agung pada 11 pebruari 2026 hingga saat ini belum ada tanda – tanda yang bersangkutan diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah yang dikorupsi dari dana penyertaan modal sebesar 8.5 milyar”, ungkap Sakarias kepada awak media di kompleks Kejaksaan Agung RI rabu (08/04).

Dia menjelaskan, setelah terduga terpilih sebagai wakil bupati, posisi direktur utama digantikan Lukas Tapilou sebagai Plt Dirut. Dimasa kepemimpinan LT terjadi penyalahgunaan dana penyertaan modal sebesar 1.5 milyar.

“Anehnya pada masa kepemimpinan sdr LT terjadi korupsi 1.5 milyar langsung diproses dan dipenjara oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Tapi Benjamin Thomas Noach yang menjabat bupati hingga saat ini seolah mendapat perlindungan hukum VVIP dari Kejaksaan Tinggi Maluku. Apakah sdr LT tidak punya jabatan empuk sehingga Kejaksaan gerak cepat memenjarakan dia dan Benjamin Thomas Noach posisi sebagai bupati sehingga “dilindungi dan dirawat”?”, begitu tanya Sakarias.

Inilah yang menurutnya dibilang tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Saya minta Kejaksaan tinggi Maluku segera memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga harus menyasar  penggunaan dana subsidi kapal KMP Marsela sebesar 6.5 milyar per tahun. Saya pesan kepada publik Maluku, kalau tidak menempati jabatan empuk di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku, jangan korupsi karena anda menjadi musuh Kejaksaan Tinggi Maluku. Kalau jabatanmu empuk, anda sahabat karib mereka”, kata Sakarias. (team-red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

    Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    TAMBOLAKA, suaratimurindonesia.com-– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur […]

  • Surat Terbuka Ulemlem Desak Pencopotan Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanottama

    Surat Terbuka Ulemlem Desak Pencopotan Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanottama

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 238
    • 0Komentar

    S U R A T T E R B U K A __________ Kepada Yth, Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12110. Perihal : Permohonan Pencopotan Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanottama Dengan hormat, Dapat kami sampaikan bahwa Polisi dalam fungsinya harus hadir memberikan […]

  • Kementerian HAM dan KPAI Perkuat Pencegahan TPPO dan TPKS Melalui Edukasi Generasi Muda di Sumba

    Kementerian HAM dan KPAI Perkuat Pencegahan TPPO dan TPKS Melalui Edukasi Generasi Muda di Sumba

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 37
    • 0Komentar

    SUMBA, suaratimurindonesia.com– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui kegiatan edukasi kepada generasi muda dalam Youth Camp se-Sumba. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, Komisioner KPAI, Dian Sasmita, dan Sekretaris […]

  • Pemeriksaan Bupati Kepulauan Aru, Bukti Kejaksaan Tinggi Maluku Tebang Pilih

    Pemeriksaan Bupati Kepulauan Aru, Bukti Kejaksaan Tinggi Maluku Tebang Pilih

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta, STI.com – Pemeriksaan Bupati Kepulauan Aru, Bukti Kejaksaan Tinggi Maluku Tebang Pilih. Demikian hal itu disampaikan Sakarias Damamain kepada awak media di Jakarta pada senin 6 April 2026. Menurut Sakarias, mereka menilai Kejaksaan tinggi Maluku tebang pilih dalam penegakan hukum, Buktinya bupati kabupaten Maluku Barat Daya yang telah dilaporkan berkali-kali oleh masyarakat bahkan didemo berjilid […]

  • Negara Harus Hadir, Kementerian HAM Prioritaskan Pemenuhan Hak Pengungsi Papua

    Negara Harus Hadir, Kementerian HAM Prioritaskan Pemenuhan Hak Pengungsi Papua

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Bogor – Masalah kemanusiaan akibat konflik di Papua mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Tim Khusus Papua di Bogor 11-14 Juli 2026. Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi perlindungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh situasi keamanan yang tidak kondusif. Langkah implementatif kini tengah disusun agar penanganan di lapangan dapat berjalan […]

  • VIRAL, Kasus Dugaan Penipuan Yang Dilakukan Politisi PAN Dr. Rosaline Irene Rumaseuw

    VIRAL, Kasus Dugaan Penipuan Yang Dilakukan Politisi PAN Dr. Rosaline Irene Rumaseuw

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 138
    • 0Komentar

    [STI.COM – JAKARTA ]  – Nama besar Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya tercoreng akibat sebuah konspirasi atau skandal dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Dr. Rosaline Irene Rumaseuw terhadap salah seorang mantan pejabat Kabupaten Biak Numfor. Menurut Kuasa Hukum korban, Jembris Wafom, korban telah menyerahkan uang senilai 2,5 milyar itu pada tahun 2020, dan ada […]

expand_less