Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Serap Aspirasi Warga saat Reses di Flotim, Ana Waha Kolin: Ini Amanah yang Akan Kami Kawal dan Perjuangkan

Serap Aspirasi Warga saat Reses di Flotim, Ana Waha Kolin: Ini Amanah yang Akan Kami Kawal dan Perjuangkan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • visibility 82
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LARANTUKA, suaratimurindonesia.com– Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PKB, Ana Waha Kolin kembali menyapa dan menyerap aspirasi warga di Dapilnya saat menggelar Reses di Kabupaten Flores Timur (Flotim).

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT itu mengaku hampir di setiap titik reses yang dikunjungi, ia menerima beragam masukan dan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Saat menggelar reses di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Senin (29/6/2026), Ana mengaku mengapresiasi antusiasme masyarakat yang secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya mengapresiasi antusiasme dan partisipasi masyarakat Flores Timur yang telah menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung. Semua masukan ini akan menjadi perhatian serius dan akan kami perjuangkan di DPRD Provinsi NTT agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya,” ujar Ana melansir porosnttnews.com

Ana menyebut, salah persoalan yang disampaikan masyarakat yakni belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.

“Masyarakat mempertanyakan mengapa masih banyak sekolah yang belum menikmati program MBG. Padahal, di Flores Timur direncanakan terdapat sekitar 70 dapur MBG, namun hingga kini yang beroperasi baru sekitar 30 dapur. Mereka berharap program ini segera menjangkau seluruh sekolah,” katanya.

Selain itu, kata Ana, masyarakat juga mengeluhkan penempatan tenaga kesehatan berstatus PPPK Paruh Waktu yang hingga kini masih terkonsentrasi di Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kota Kupang.

Ana menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengurangi pelayanan kesehatan di daerah.

“Masyarakat berharap agar para tenaga kesehatan dapat segera dikembalikan ke kabupaten dan kota masing-masing. Saat ini pelayanan kesehatan di puskesmas, pustu maupun polindes masih sangat membutuhkan tenaga medis untuk menangani berbagai persoalan seperti HIV/AIDS, penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, stunting, ODGJ, hingga penyakit lainnya,” ungkapnya.

Menurut Srikandi PKB itu, target Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan akan sulit tercapai apabila distribusi tenaga kesehatan belum merata.

Selain sektor kesehatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sumur bor, hingga fasilitas dasar yang menunjang aktivitas ekonomi.

“Aspirasi yang kami terima juga menyangkut pembangunan infrastruktur, kelangkaan dan kenaikan harga BBM, pemberdayaan ekonomi perempuan, rumah tidak layak huni, lampu penerangan jalan, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah. Semua ini menyangkut kepentingan hidup masyarakat dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” komit Ana.

Ana mengatakan, Reses bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai anggota legislatif, melainkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

Ia berkomitmen, seluruh aspirasi yang diterimanya selama masa reses akan dirangkum dan dibawa ke pembahasan DPRD Provinsi NTT sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Reses adalah ruang bagi kami untuk mendengar langsung suara rakyat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat Flores Timur merupakan amanah yang akan kami kawal agar dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Ana.*** (CM)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perbudakan Modern di Hotel Sasando Kupang, PADMA Indonesia Desak Polda NTT Tangkap dan Proses Hukum Manajement PT Flobamora Bangkit Internasional

    Perbudakan Modern di Hotel Sasando Kupang, PADMA Indonesia Desak Polda NTT Tangkap dan Proses Hukum Manajement PT Flobamora Bangkit Internasional

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mengecam keras dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok perekrutan tenaga kerja hiburan yang beroperasi di Liqurai Botol Musik New Sasando International Hotel, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan fakta pengaduan masyarakat yang diterima dan hasil telaah mendalam terhadap fakta-fakta lapangan yang dipublikasikan […]

  • Copot Kapolri Kalau Tidak Memproses Hukum 11 Medsos Yang Memfitnah dan Diskriminasi HAM Menteri Natalius Pigay

    Copot Kapolri Kalau Tidak Memproses Hukum 11 Medsos Yang Memfitnah dan Diskriminasi HAM Menteri Natalius Pigay

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 239
    • 0Komentar

    [JAKARTA, STI.com] – Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) memberi penegasan secara tegas kepada Kapolri Lystio Sigit Prabowo untuk segera menangkap dan memproses hukum 11 akun media sosial yang telah melakukan fitnah dan diskriminasi HAM terhadap Menteri HAM Natalius Pigay. “Kami desak Kapolri segera tangkap dan proses hukum, jika itu tidak dilakukan, kami minta copot Kapolri […]

  • Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

    Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 112
    • 0Komentar

    TAMBOLAKA, suaratimurindonesia.com-– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur […]

  • Gubernur Melki Resmi Lantik Fransiskus Sales Sodo jadi Sekda NTT

    Gubernur Melki Resmi Lantik Fransiskus Sales Sodo jadi Sekda NTT

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 118
    • 0Komentar

    KUPANG, suaratimurindonesia.co– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi melantik Fransiskus Sales Sodo sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Jumat (28/8/2026) petang. Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 96/TPA tanggal 21 Agustus 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan […]

  • Kunjungi Seminari Mataloko, Gubernur Melki Serahkan Bantuan dan Beri Motivasi bagi Para Seminaris

    Kunjungi Seminari Mataloko, Gubernur Melki Serahkan Bantuan dan Beri Motivasi bagi Para Seminaris

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 118
    • 0Komentar

    BAJAWA, suaratimurindonesia.com– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, pada Kamis (27/8/2026), mengunjungi komunitas Seminari Menengah St. Yohanes Berkhmans Todabelu, Mataloko, Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tanggap bencana Gempa Flores untuk memastikan penanganan selama masa tanggap darurat berjalan optimal sekaligus memantau kebutuhan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Melki […]

  • PADMA Indonesia Laporkan Dugaan Penculikan Anak dan Paspor Ganda ke Sejumlah Lembaga Negara

    PADMA Indonesia Laporkan Dugaan Penculikan Anak dan Paspor Ganda ke Sejumlah Lembaga Negara

    • calendar_month 19 jam yang lalu
    • account_circle Admin
    • visibility 9
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Lembaga Non-Pemerintah, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia secara resmi melayangkan pengaduan dan laporan ke sejumlah lembaga negara, mulai dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Hak Asasi Manusia, hingga Ombudsman Republik Indonesia, Kamis (29/10/2026). Laporan tersebut dilayangkan terkait dugaan tindak pidana […]

expand_less