Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Serap Aspirasi Warga saat Reses di Flotim, Ana Waha Kolin: Ini Amanah yang Akan Kami Kawal dan Perjuangkan

Serap Aspirasi Warga saat Reses di Flotim, Ana Waha Kolin: Ini Amanah yang Akan Kami Kawal dan Perjuangkan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LARANTUKA, suaratimurindonesia.com– Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PKB, Ana Waha Kolin kembali menyapa dan menyerap aspirasi warga di Dapilnya saat menggelar Reses di Kabupaten Flores Timur (Flotim).

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT itu mengaku hampir di setiap titik reses yang dikunjungi, ia menerima beragam masukan dan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Saat menggelar reses di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Senin (29/6/2026), Ana mengaku mengapresiasi antusiasme masyarakat yang secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Saya mengapresiasi antusiasme dan partisipasi masyarakat Flores Timur yang telah menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung. Semua masukan ini akan menjadi perhatian serius dan akan kami perjuangkan di DPRD Provinsi NTT agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya,” ujar Ana melansir porosnttnews.com

Ana menyebut, salah persoalan yang disampaikan masyarakat yakni belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.

Masyarakat mempertanyakan mengapa masih banyak sekolah yang belum menikmati program MBG. Padahal, di Flores Timur direncanakan terdapat sekitar 70 dapur MBG, namun hingga kini yang beroperasi baru sekitar 30 dapur. Mereka berharap program ini segera menjangkau seluruh sekolah,” katanya.

Selain itu, kata Ana, masyarakat juga mengeluhkan penempatan tenaga kesehatan berstatus PPPK Paruh Waktu yang hingga kini masih terkonsentrasi di Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kota Kupang.

Ana menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengurangi pelayanan kesehatan di daerah.

Masyarakat berharap agar para tenaga kesehatan dapat segera dikembalikan ke kabupaten dan kota masing-masing. Saat ini pelayanan kesehatan di puskesmas, pustu maupun polindes masih sangat membutuhkan tenaga medis untuk menangani berbagai persoalan seperti HIV/AIDS, penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, stunting, ODGJ, hingga penyakit lainnya,” ungkapnya.

Menurut Srikandi PKB itu, target Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan akan sulit tercapai apabila distribusi tenaga kesehatan belum merata.

Selain sektor kesehatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sumur bor, hingga fasilitas dasar yang menunjang aktivitas ekonomi.

Aspirasi yang kami terima juga menyangkut pembangunan infrastruktur, kelangkaan dan kenaikan harga BBM, pemberdayaan ekonomi perempuan, rumah tidak layak huni, lampu penerangan jalan, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah. Semua ini menyangkut kepentingan hidup masyarakat dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” komit Ana.

Ana mengatakan, Reses bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai anggota legislatif, melainkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

Ia berkomitmen, seluruh aspirasi yang diterimanya selama masa reses akan dirangkum dan dibawa ke pembahasan DPRD Provinsi NTT sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Reses adalah ruang bagi kami untuk mendengar langsung suara rakyat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat Flores Timur merupakan amanah yang akan kami kawal agar dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Ana.*** (CM)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tren Kekerasan di Papua Meningkat Sejak 2025, Puluhan Warga Sipil Jadi Korban

    Tren Kekerasan di Papua Meningkat Sejak 2025, Puluhan Warga Sipil Jadi Korban

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BOGOR, suaratimurindonesia.com– Dinamika keamanan di Papua menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya angka kekerasan dan korban jiwa. Berdasarkan data empiris yang dipaparkan dalam Rakor Kementerian HAM di Bogor 11-14 Juli 2026 dimana eskalasi konflik belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Situasi ini menjadi dasar mendesak bagi pemerintah untuk segera merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis data […]

  • Yayasan Suara Timur Indonesia Desak Komnas HAM Segera Lakukan Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua Tengah

    Yayasan Suara Timur Indonesia Desak Komnas HAM Segera Lakukan Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua Tengah

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 393
    • 0Komentar

    JAKARTA – Yayasan suara Timur Indonesia merespon peristiwa berdarah yang merenggut nyawa Aparat Pehegak Hukum (APH) dan Rakyat Sipil asli Papua. Kasus ini menurut yayasan ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM di Tanah Papua. Mereka mengurangi, awal kejadian Kasus Dogiyai dengan dugaan kecurigaan masyarakat terhadap pihak keamanan POLRI/TNI terjadi 2 (dua) kali korban tembak masyarakat […]

  • Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS, Kementerian HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektor

    Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS, Kementerian HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektor

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    TAMBOLAKA, suaratimurindonesia.com– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda […]

  • Bantuan Hukum dan Kemuliaan Profesi Advokat

    Bantuan Hukum dan Kemuliaan Profesi Advokat

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Oleh: Romualdo B. Phiros Kotan, SH.,MH* Di mata publik luas, profesi advokat atau pengacara hari ini kerap dipandang dengan kacamata tunggal yang cenderung reduktif. Persepsi umum acapkali mengidentikkan profesi ini dengan gemerlap kehidupan glamor, ruang-ruang sidang berbiaya tinggi, honorarium fantastis, hingga sorotan kamera media. Istilah advokat dalam benak masyarakat awam terlanjur melekat sebagai figur hukum […]

  • Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

    Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 334
    • 0Komentar

    JAKARTA, STI.com – Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia (STI), Freni Lutruntuhluy mengingatkan pemerintah pusat tentang hasil kesepakatan yang pernah dibuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemda Maluku Barat Daya yang pernah dibuat pada kepemimpinan Barnabas N. Orno. Pasalnya, rencana ekspolarasi Migas Masela dengan SKK Migas Sebagai […]

  • KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Muara Enim

    KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Muara Enim

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 90
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison dan kawan-kawan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. “Penyidik melakukan perpanjangan penahanan pertama untuk para tersangka dugaan suap PBJ (pengadaan barang dan jasa) di Kabupaten Muara Enim untuk […]

expand_less