Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Putera MBD Kritik Bupati Dalam Persiapan Groundbreaking Migas Masela

Putera MBD Kritik Bupati Dalam Persiapan Groundbreaking Migas Masela

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
  • visibility 43
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kabupaten MBD dinilai Lamban Disaat Persiapan Groundbreaking Migas Masela

Jakarta – Tokoh muda Maluku Barat Daya (MBD), Freni Lutruntuhluy menilai Pemerintah Kabupaten MBD lambat dalam menyikapi berbagai dinamika dan perang opini berkaitan dengan persiapan groundbreaking Migas Masela. Pemda dinilai lebih banyak mengurus WTP dan pancuan kuda daripada mengkonsolidasikan elemen rakyat MBD dalam menjemput proyek strategis tersebut.

“Kita lihat dinamika ini sepertinya tidak direspon baik pemerintah MBD, saya tidak tau bagaimana komunikasi politik kepala daerah dalam konteks MBD dengan Migas Masela ini. Migas masela ini adalah bagian dari perjuangan kita sebelumnya sewaktu masih bersama dalam satu pemerintahan sehingga konsekwensi politiknya harus dipikirkan itu”, ungkap Freni Lutrun, yang juga selaku Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia kepada redaksi 11 juli 2026 melalui percakapan WhatsApnya.

Menurutnya, momentum Groundbreaking yang nantinya dihadiri Presiden Prabowo Subianto pertengahan juli mendatang tersebut menstinya dilihat sebagai kesempatan membawah harapan dan aspirasi rakyat MBD, bukan sebeliknya memilih diam atau menutup informasi kepada rakyat dalam konteks ini.

Ia menambahkan, informasi yang diperoleh saat ini, koordinasi lintas elemen sedang dilakukan dengan Ketua Panitia acara Groundbreaking dari pihak Pangdam Patimura yang sedang berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, logistik dari Bandara Soekarno-Hatta juga dalam proses pengiriman ke lokasi Saumlaki Maluku.

Langkah-langkah ini menurut Freni Lutrun, kepala daerah mestinya melihat bawah ada kesempatan yang terbuka di depan mata demi kehidupan rakyat MBD kedepannya.

“Kita tidak tau apakah negara ini masih melihat MBD bagian dari NKRI atau tidak, tetapi sekedar kami mengingatkan bawah jauh sebelum proyek ini direncanakan, pemerintah pusat juga telah membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya dan itu disetujui dalam banyak program yang direncanakan dibangun misalkan bandara, asrama mahasiswa, dan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya. Program ini telah disepakati dalam konteks persiapan Migas Masela ini. Namun, salah satupun tidak dilakukan pemerintah pusat terhadap MBD. Ini bukti bahwa negara sedang mengabaikan hak-hak rakyat, sementara groundbreakingnya siap dilaksanakan, bagaimana dengan sikap pemerintah MBD”, tanya Freni Lutrun.

Dalam konteks ini, menurut Freni Lutruntuhluy, putera asal Damer-Lakor, Bupati MBD harus bisa bergerak cepat dalam langkah-langkah strategis di Migas Masela ini. (team)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pentingnya Ruang Dialog Dan Ekosistem Budaya Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan

    Pentingnya Ruang Dialog Dan Ekosistem Budaya Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Oleh: Sonni Lokobal. S.IP.,M.Si [ Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan ] Jangan berbicara atas nama rakyat apabila setiap keputusan hanya lahir dari lingkaran sempit kekuasaan. Itu bukan kepemimpinan, melainkan kepentingan. Realitas yang kita hadapi hari ini di Papua Pegunungan menunjukkan masih minimnya ruang dialog terbuka antara para Bupati di delapan kabupaten dengan […]

  • Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS, Kementerian HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektor

    Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS, Kementerian HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektor

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 42
    • 0Komentar

    TAMBOLAKA, suaratimurindonesia.com– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda […]

  • Lebih Baik “Berjudi” Daripada Diam dan Mati Diisap

    Lebih Baik “Berjudi” Daripada Diam dan Mati Diisap

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Oleh: Angelo Wake Kako*   Tulisan Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN, tokoh senior kita beberapa waktu lalu, menarik untuk didiskusikan. DI secara jelas menyatakan saat ini kita sedang “berjudi”, untuk mencoba menerapkan Pasal 33 UUD 1945, yang sejak negara ini berdiri belum sempat diterapkan. DI melihat situasi yang berbeda berkaitan dengan kondisi kebatinan pendiri bangsa […]

  • Petrus Selestinus Duga Jokowi sebagai Aktor Intelektual Dalam Pusaran Kasus Korupsi di BGN

    Petrus Selestinus Duga Jokowi sebagai Aktor Intelektual Dalam Pusaran Kasus Korupsi di BGN

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 48
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin serius. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah pejabat di lingkup Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Namun, perkara ini tidak berhenti pada dugaan penyimpangan administrasi semata. Pernyataan salah satu tersangka yang menyatakan kesediaannya menjadi Justice Collaborator […]

  • Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

    Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    TAMBOLAKA, suaratimurindonesia.com-– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur […]

  • KOMPAK Indonesia Desak Jaksa Agung Ambil Alih Penanganan Perkara Tipikor Rp 49,8 Miliar di Ende

    KOMPAK Indonesia Desak Jaksa Agung Ambil Alih Penanganan Perkara Tipikor Rp 49,8 Miliar di Ende

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Kejaksaan Negeri Ende telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024. Kejaksaan Negeri Ende diketahui menerbitkan Sprindik Nomor: PRINT-03/N.3.14/FD.1/05/2025 tertanggal […]

expand_less