Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Budaya » Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai Sebut Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM

Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai Sebut Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
  • visibility 374
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai menegaskan, persoalan HAM sangat luas dan kompleks. Sedang di sisi lain, pemahaman masyarakat masih minim sehingga perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Pigai mengatakan hal tersebut saat menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margawasiswa Republik Indonesia (Patria) di ruang kerjanya, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

“Oleh karena itu, saat ini masih diperlukan lebih banyak lagi kader yang memahami persoalan HAM secara holistik sekaligus terjun sebagai duta HAM,” ujar Menteri HAM Natalius Pigai melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Selasa (7/1).

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah petinggi Patria antara lain Ketua Umum Agustinus Tamo Mbapa, Sekretaris Jenderal Septyarini, Wakil Ketua Umum Bidang Internal Organisasi Maximus Ramses Lalongkoe, dan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan SDM dan Pelatihan M Anita Primaswari.

Selain itu, hadir pula Wasekjen Bidang Hubungan Internasional Gabriel Goa, Wasekjen Bidang Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan David F Tamara, Wasekjen Bidang Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas Beston Barto Siboro, dan Wakil Ketua Divisi Media dan Pers Friederich Batari.

Sementara itu, dalam audiensi tersebut Menteri HAM didampingi Thomas Suwarta (Staf Khusus Menteri HAM), Stanislaus Wena (Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional), dan Wempi Wale (Staf Khusus Menteri HAM).

Dalam kesempatan itu, Agustinus Tamo Mbapa menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada Menteri HAM karena dapat memberikan harapan baru terhadap HAM di Indonesia.

“Patria membangun kerja sama untuk sosialisasi HAM di seluruh Indonesia. Kami targetkan di 80 ribu lebih desa/kelurahan,” ujar Gustaf, sapaan akrab Agustinus Tamo Mbapa.

Gustaf juga menegaskan, Patria mendukung program Kementerian HAM Republik Indonesia untuk menjaga dan mempertegas penegakan harkat dan martabat manusia.

Sekadar diketahui, Patria merupakan organisasi yang keanggotaannya merupakan alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR). (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SURAT TERBUKA KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    SURAT TERBUKA KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 99
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Aliansi Masyarakat Madani Nasional Flobamora (Amman Flobamora) menyurati Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait usulan Penguatan Sistem Seleksi Calon Taruna AKPOL yang Objektif, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Intervensi. Berikut isi surat Amman Flobamora. Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Dengan hormat, Dalam rangka mendukung kebijakan Bapak Presiden melakukan reformasi Polri, harus dimulai dari hulu, yaitu […]

  • Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

    Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 334
    • 0Komentar

    JAKARTA, STI.com – Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia (STI), Freni Lutruntuhluy mengingatkan pemerintah pusat tentang hasil kesepakatan yang pernah dibuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemda Maluku Barat Daya yang pernah dibuat pada kepemimpinan Barnabas N. Orno. Pasalnya, rencana ekspolarasi Migas Masela dengan SKK Migas Sebagai […]

  • Pakar di Rakor Kemenham: Selesaikan Konflik Papua Lewat Dialog, Bukan Cuma Keamanan

    Pakar di Rakor Kemenham: Selesaikan Konflik Papua Lewat Dialog, Bukan Cuma Keamanan

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BOGOR, suaratimurindonesia.com– Penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan perubahan paradigma dan tidak bisa lagi bersandar pada satu pendekatan saja. Dalam Rapat Koordinasi Kementerian HAM di Bogor 11-14 Juli 2026, para pakar sepakat bahwa pendekatan keamanan murni terbukti belum mampu menghasilkan penyelesaian yang komprehensif. Dibutuhkan cara pandang baru yang lebih inklusif untuk menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. […]

  • KOMPAK Indonesia Desak Jaksa Agung Ambil Alih Penanganan Perkara Tipikor Rp 49,8 Miliar di Ende

    KOMPAK Indonesia Desak Jaksa Agung Ambil Alih Penanganan Perkara Tipikor Rp 49,8 Miliar di Ende

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Kejaksaan Negeri Ende telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024. Kejaksaan Negeri Ende diketahui menerbitkan Sprindik Nomor: PRINT-03/N.3.14/FD.1/05/2025 tertanggal […]

  • Kementerian HAM dan KPAI Perkuat Pencegahan TPPO dan TPKS Melalui Edukasi Generasi Muda di Sumba

    Kementerian HAM dan KPAI Perkuat Pencegahan TPPO dan TPKS Melalui Edukasi Generasi Muda di Sumba

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 37
    • 0Komentar

    SUMBA, suaratimurindonesia.com– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui kegiatan edukasi kepada generasi muda dalam Youth Camp se-Sumba. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, Komisioner KPAI, Dian Sasmita, dan Sekretaris […]

  • KOMPAK Indonesia Desak Pengungkapan Orang Kuat Di Balik Korupsi Eks Jampidsus, hingga Ungkit Dugaan Kasus-Kasus Kakap di NTT saat Febrie Adriansyah Menjabat Kajati

    KOMPAK Indonesia Desak Pengungkapan Orang Kuat Di Balik Korupsi Eks Jampidsus, hingga Ungkit Dugaan Kasus-Kasus Kakap di NTT saat Febrie Adriansyah Menjabat Kajati

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaraindonesiatimur.com– Skandal korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dinilai sebagai potret nyata kejahatan struktural yang merambat dari hulu ekstraksi sumber daya alam hingga bermuara pada krisis penegakan hukum di Indonesia. Penuntasan kasus ini harus diungkap sejak hulu hingga hilir, di sisi lain kasus ini dibongkar tidak saja aktor lapangan […]

expand_less