Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » Kejati Maluku Dinilai Takut Periksa Bupati MBD

Kejati Maluku Dinilai Takut Periksa Bupati MBD

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
  • visibility 173
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Tokoh Maluku Barat Daya, Sakarias Damamain Kembali angkat suara terkait dugaan Korupsi yang melibatkan Mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo, Benyamin Thomas Noach. Ia menilai pihak penegak hukum takut melakukan pemeriksaan terhadap Bupati MBD itu atau dia mendunga ada persengkongkolan dibalik kasus ini.

“Kami menilai penegak hukum sepertinya seperti itu, mereka takut atau ada sesuatu yang dilakukan dalam kasus ini. Kami kan sudah sampaikan banyak bukti, baik di Kejati Maluku maupun di Kejagung. Ini harus dikejar, dan kami segera merapat ke Komisi III DPR untuk sampaikan ini dalam RDP yang sedang kami minta”, kata Sakarias di Jakarta kamis, (05/03/2026).

Dirinya menegaskan, Kejaksaan tinggi Maluku sebenarnya jangan takut memeriksa terduga sdr Benjamin Thomas Noach, ST., yang saat ini menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya, karena hal itu dapat dibuktikan dengan berbagai laporan masyarakat.

“Padahal seorang pelapor yang merupakan saksi penyuapan sudah diperiksa kejaksaan tinggi Maluku namun tidak dilanjutkan dengan memeriksa Benjamin Thomas Noach sebagai terduga. Laporan saya ke Jaksa Agung adalah merupakan laporan masyarakat yang keempat. Langkah melapor ke Jaksa Agung adalah akibat hilangnya kepercayaan terhadap kejaksaan tinggi Maluku”, jelasnya.

Ia menambahkan, Oleh karena hal ini menyangkut kepentingan rakyat MBD, dirinya berharap Jaksa Agung berani memeriksa sdr Benjamin Thomas Noach, yang terkesan memiliki kekebalan hukum.

“Jika Jaksa Agung lambat merespon laporan kami yang begitu lengkap dengan bukti hukum berupa SP2D maka itu berarti dugaan adanya suap yang dilakukan oleh terduga melalui sdr Kim David Markus benar adanya bahkan mungkin melibatkan petinggi di kejaksaan Agung RI.”, tegasnya. (*)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pentingnya Ruang Dialog Dan Ekosistem Budaya Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan

    Pentingnya Ruang Dialog Dan Ekosistem Budaya Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Oleh: Sonni Lokobal. S.IP.,M.Si [ Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan ] Jangan berbicara atas nama rakyat apabila setiap keputusan hanya lahir dari lingkaran sempit kekuasaan. Itu bukan kepemimpinan, melainkan kepentingan. Realitas yang kita hadapi hari ini di Papua Pegunungan menunjukkan masih minimnya ruang dialog terbuka antara para Bupati di delapan kabupaten dengan […]

  • Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

    Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 203
    • 0Komentar

    JAKARTA, STI.com – Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia (STI), Freni Lutruntuhluy mengingatkan pemerintah pusat tentang hasil kesepakatan yang pernah dibuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemda Maluku Barat Daya yang pernah dibuat pada kepemimpinan Barnabas N. Orno. Pasalnya, rencana ekspolarasi Migas Masela dengan SKK Migas Sebagai […]

  • Yayasan Suara Timur Indonesia Dukung lankah JK Laporkan Rismon Sianipar Play Button

    Yayasan Suara Timur Indonesia Dukung lankah JK Laporkan Rismon Sianipar

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta – Yayasan Suara Timur Indonesia memberi dukungan penuh terhadap mantan wakil presiden RI Jusuf Kala yang telah melaporkan Rismon Sianipar. Menurut Yayasan ini, Tuduhan Rismon Sianipar yang menyebut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalah membiayai Langkah Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi sangat menciderai nama besar dan martabat Jusuf Kala sebagai bapak bangsa asal […]

  • Warga Desa Persoalkan Pembangunan Jalan Lapen Desa Kroing

    Warga Desa Persoalkan Pembangunan Jalan Lapen Desa Kroing

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    TIAKUR – Warga Desa Kroing Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mempersoalkan Pembangunan jalan lapen di Desa Kroing Kecamatan Babar Timur. Pasalnya, jalan yang baru saja dibangun ini sudah rusak. Kepala Desa dan Pemuda setempat mempersoalkan jalan ini, namun entah mengapa kontraktor terus menyelesaikan proyek ini. “Proyek itu dibangun dan sempat diprotes ibu […]

  • Presiden Prabowo Telepon Presiden Palestina, Sampaikan Ucapan Idulfitri dan Perkuat Solidaritas

    Presiden Prabowo Telepon Presiden Palestina, Sampaikan Ucapan Idulfitri dan Perkuat Solidaritas

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    JAKARTA – STI.COM – Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam rangka menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 23 Maret 2026. Dalam keterangan tertulis Sekretaris Kabinet, disebutkan bahwa komunikasi tersebut merupakan bagian […]

  • Copot Kapolri Kalau Tidak Memproses Hukum 11 Medsos Yang Memfitnah dan Diskriminasi HAM Menteri Natalius Pigay

    Copot Kapolri Kalau Tidak Memproses Hukum 11 Medsos Yang Memfitnah dan Diskriminasi HAM Menteri Natalius Pigay

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 76
    • 0Komentar

    [JAKARTA, STI.com] – Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) memberi penegasan secara tegas kepada Kapolri Lystio Sigit Prabowo untuk segera menangkap dan memproses hukum 11 akun media sosial yang telah melakukan fitnah dan diskriminasi HAM terhadap Menteri HAM Natalius Pigay. “Kami desak Kapolri segera tangkap dan proses hukum, jika itu tidak dilakukan, kami minta copot Kapolri […]

expand_less