Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Apresiasi Bupati Spei Konsisten Berpihak Terhadap Keberlanjutan Alam Papua

Apresiasi Bupati Spei Konsisten Berpihak Terhadap Keberlanjutan Alam Papua

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
  • visibility 599
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) salah satu Lembaga yang selama ini konsisten melihat berbagai masalah social di Indonesia Timur ini menilai Langkah Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana untuk memastikan regulasi yang berpihak kepada rakyat khususnya mengikat budaya dan alam Papua di dalam kepentingan Pembangunan dianggap sebagai salah satu terobosan yang patut menjadi contoh bagi kepala daerah lain di Indonesia khususnya Papua.

“Beberapa waktu lalu beliau Bupati Spei Yan Bidana ikut dalam Pertemuan International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference yang berlangsung di Manokwari, itu cukup memberi alasan yang bagaimana belau ingin agar konsep membangun Papua tidak harus merugikan aspek lain seperti ancaman terhadap sumber daya yang berada di alam Papua itu. Ini juga sudah dibuktikan Ketika Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang bersama Komunitas local menggelar Konsultasi Publik dan Verifikasi Pemetaan Wilayah Adat menghadirkan verifikator independent, dan menjadi langkah penting dalam mempertegas identitas masyarakat dalam memastikan batas wilayah adat sebagai dasar hukum masa depan”, kata Gabriel kepada media ini di Jakarta senin (23/03/2026).

Dia menjelaskan, bahwa Langkah seperti ini sebenarnya baru pertama kali dilakukan Bupati Spei Yan Bidana, meskipun secara politik bisa saja berbeda Haluan dengan pihak-pihak lain, namun esensinya menyentuh langsung kepentingan Papa masa yang akan datang.

“Beberapa hal yang kita lihat adalah ketika beliau secara tegas menyatakan jangan merusak alam Papua meskipun alasannya untuk membangun. Artinya, bukan berarti tidak membangun, tetapi itu sebenarnya warning bahwa pembangunan berjalan dengan pendekatan budaya dan menjaga alam itu factor utama”, begitu kata Gabriel.

Gabriel juga memberi contoh bahwa justru yang dilakukan Bupati Spei Bidana tersebut menjawab tantangan dunia yang semakin memprihatinkan, dimana ancaman terjadi kapan saja dan dimana saja, krisis ekonomi global yang sedang terjadi di dunia memberikan peringatan kepada Indonesia untuk harus konsisten menjaga potensi alam yang dimiliki untuk masa depan generasi selanjutnya.

“Kami dari Yayasan Suara Timur Indonesia berharap pemimpin lain tidak saja di Papua harus mengikuti contoh yang sudah dilakukan Bupati Pegunungan Bintang”. (team)

 

 

 

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Negara Harus Hadir, Kementerian HAM Prioritaskan Pemenuhan Hak Pengungsi Papua

    Negara Harus Hadir, Kementerian HAM Prioritaskan Pemenuhan Hak Pengungsi Papua

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Bogor – Masalah kemanusiaan akibat konflik di Papua mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Tim Khusus Papua di Bogor 11-14 Juli 2026. Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi perlindungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh situasi keamanan yang tidak kondusif. Langkah implementatif kini tengah disusun agar penanganan di lapangan dapat berjalan […]

  • PIAR-JarNas NTT Pertanyakan Bukti BP3MI soal Kematian PMI Chaterine Rohi

    PIAR-JarNas NTT Pertanyakan Bukti BP3MI soal Kematian PMI Chaterine Rohi

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 155
    • 0Komentar

    KUPANG, suaratimurindonesia.com– Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (PIAR-NTT) melayangkan pengaduan resmi terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemalsuan dokumen anak di bawah umur, serta misteri kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Kupang, almarhumah Catherine Septiani Rohi. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Kepala Balai […]

  • Perbudakan Modern di Hotel Sasando Kupang, PADMA Indonesia Desak Polda NTT Tangkap dan Proses Hukum Manajement PT Flobamora Bangkit Internasional

    Perbudakan Modern di Hotel Sasando Kupang, PADMA Indonesia Desak Polda NTT Tangkap dan Proses Hukum Manajement PT Flobamora Bangkit Internasional

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mengecam keras dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok perekrutan tenaga kerja hiburan yang beroperasi di Liqurai Botol Musik New Sasando International Hotel, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan fakta pengaduan masyarakat yang diterima dan hasil telaah mendalam terhadap fakta-fakta lapangan yang dipublikasikan […]

  • Kementerian Hak Asasi Manusia RI Sebut Papua Selatan Butuhkan Rumah Sakit Standar Internasional

    Kementerian Hak Asasi Manusia RI Sebut Papua Selatan Butuhkan Rumah Sakit Standar Internasional

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 359
    • 0Komentar

    MERAUKE – — Pihak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mengatakan Provinsi Papua Selatan sangat membutuhkan rumah sakit berstandar internasional. Penegasan tersebut mencuat saat berlangsung kegiatan penguatan pembangunan kapasitas (capacity building) HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta ASN di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) […]

  • KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

    KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) masuk kategori pelanggaran HAM Berat. Dalam Asta Cita Satu Presiden Prabowo jelas memperkokoh Pancasila, Demokrasi dan HAM. Presiden Prabowo juga dengan tegas mengatakan akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika, ternyata di Antar kita Kabinet Merah Putih berkeliaran ‘tikus-tikus got’ koruptor berjamaah yang sudah sumpah […]

  • Kementerian HAM Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS

    Kementerian HAM Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Sumba Barat – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda […]

expand_less