Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » KOMPAK Indonesia Desak Pengungkapan Orang Kuat Di Balik Korupsi Eks Jampidsus, hingga Ungkit Dugaan Kasus-Kasus Kakap di NTT saat Febrie Adriansyah Menjabat Kajati

KOMPAK Indonesia Desak Pengungkapan Orang Kuat Di Balik Korupsi Eks Jampidsus, hingga Ungkit Dugaan Kasus-Kasus Kakap di NTT saat Febrie Adriansyah Menjabat Kajati

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
  • visibility 152
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, suaraindonesiatimur.com– Skandal korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dinilai sebagai potret nyata kejahatan struktural yang merambat dari hulu ekstraksi sumber daya alam hingga bermuara pada krisis penegakan hukum di Indonesia.

Penuntasan kasus ini harus diungkap sejak hulu hingga hilir, di sisi lain kasus ini dibongkar tidak saja aktor lapangan melainkan aktor intelektual dan yang memberikan perintah atau orang kuat yang diduga bagian dari jaringan kejahatan bersama eks Jampidsus.

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah narasumber dalam diskusi umum bertajuk, “Dari Korupsi Batu Bara PLTU Hingga Pencucian Uang: Membedah Anatomi Korupsi dan TPPU dalam Skandal Eks Jampidsus Kejagung” yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa, mengatakan, proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung perlu diawasi oleh masyarakat luas termasuk KOMPAK Indonesia. Alasan pelibatan publik karena ada kekhawatiran karena jeruk makan jeruk.

”Selain ‘jeruk makan jeruk’, tapi ada indikasi kuat di mana Febrie Adriansyah dilindungi oleh orang kuat dibaliknya sehingga hingga saat ini ia belum ditahan kejaksaan walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian,” jelas Gabriel.

Di sisi lain, lanjut Gabriel, kasus ini mengagetkan kita semua karena eks Jampidsus seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum akan tetapi ia sendiri tersandera dalam kasus korupsi.

Dengan demikian, kita tidak boleh membiarkan tikus-tikus ini bermain. Maka harus diproses dan diusut secara tuntas hingga ke aktor-aktor utama.

Artinya, jangan sekadar berhenti di Febrie Adriansyah melainkan penyidik harus berani mengungkap pihak-pihak lain yang diindikasikan ikut terlibat dalam skandal korupsi ini.

Menurut Gabriel, rekam jejak keterlibatan eks jampidsus (FA) dalam dugaan korupsi bukan saja terjadi sekarang melainkan sejak dulu saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), di mana dia juga sudah disorot oleh KOMPAK Indonesia karena dia adalah Kajati dan banyak kasus-kasus kakap di NTT yang dipetieskan.

”KOMPAK Indonesia juga meminta Presiden bersama DPR RI agar mendesak KPK RI segera mengambil alih penanganan perkara Tipikor ini agar pertarungan antara sesama aparat penegak hukum segera diakhiri. Di saat bersamaan publik juga perlu mengawal secara ketat,” kata Gabriel.

Ia menambahkan, FA ini harus dihukum secara berat, karena dia telah merampok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kecil sehingga menyebabkan kerugian perekonomian negara. Selain itu, dugaan keterlibatan FA seperti di korupsi batu bara PLTU, krakatau steel, korupsi ASABRI dan beberapa kasus lainnya telah menyengsarkan rakyat, maka dari itu harus dihukum seberat-beratnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini menghadirkan narsumber yakni Maria Silvya E. Wangga (Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti), Muhammad Reza Syarifuddin Zaki (Akademisi Fakultas Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara (BINUS), Badiul Hadi (Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran– Seknas FITRA), Gabriel Goa (Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia– KOMPAK Indonesia).

Turut hadir sejumlah peserta dari perwakilan mahasiswa, Penggiat Anti Korupsi, peneliti dan praktisi hingga masyarakat umum.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Misi Kemanusiaan PDI Perjuangan: Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati Tiba di Manggarai Bantu Korban Gempa NTT

    Misi Kemanusiaan PDI Perjuangan: Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati Tiba di Manggarai Bantu Korban Gempa NTT

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 60
    • 0Komentar

    MANGGARAI, suaratimurindonesia.com– Kemanusiaan mendahului segala perbedaan. Rumah Sakit Apung (RSA) Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan resmi berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Kedindi, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (4/9/2026). ​Pelayaran melintasi samudera ini telah berlangsung sejak tahun 2023 dengan berkeliling wilayah Nusantara untuk merespons berbagai kejadian bencana alam, mulai dari […]

  • Terus Bergerak di Hari Ketiga, Tim JHL Foundation Salurkan Bantuan ke Dua Desa di Manggarai

    Terus Bergerak di Hari Ketiga, Tim JHL Foundation Salurkan Bantuan ke Dua Desa di Manggarai

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MANGGARAI, suaratimurindonesia.com– Memasuki hari ketiga penyaluran bantuan kemanusiaan di Flores, Yayasan JHL Merah Putih Kasih (JHL Foundation) kembali bergerak langsung menyambangi masyarakat terdampak gempa. Kali ini, bantuan disalurkan kepada warga di Desa Welong dan Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Minggu (23/8/2026). Sebanyak 50 paket bantuan sandang dan pangan disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut […]

  • Pentingnya Ruang Dialog Dan Ekosistem Budaya Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan

    Pentingnya Ruang Dialog Dan Ekosistem Budaya Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Oleh: Sonni Lokobal. S.IP.,M.Si [ Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan ] Jangan berbicara atas nama rakyat apabila setiap keputusan hanya lahir dari lingkaran sempit kekuasaan. Itu bukan kepemimpinan, melainkan kepentingan. Realitas yang kita hadapi hari ini di Papua Pegunungan menunjukkan masih minimnya ruang dialog terbuka antara para Bupati di delapan kabupaten dengan […]

  • KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

    KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) masuk kategori pelanggaran HAM Berat. Dalam Asta Cita Satu Presiden Prabowo jelas memperkokoh Pancasila, Demokrasi dan HAM. Presiden Prabowo juga dengan tegas mengatakan akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika, ternyata di Antar kita Kabinet Merah Putih berkeliaran ‘tikus-tikus got’ koruptor berjamaah yang sudah sumpah […]

  • Sakarias Damamain Sebut Pejabat Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP

    Sakarias Damamain Sebut Pejabat Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 625
    • 0Komentar

    Bukan Pejabat Korupsi 1.5 Milyar Dipenjara Tapi Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP. JAKARTA , STI.com– Tokoh Maluku Barat Daya (MBD), Sakarias Damamain mengungkapkan Bupati MBD Benjamin Thomas Noach, sebagai terduga korupsi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten MBD pada perusahaan Daerah PT. Kalwedo sudah seharusnya diambil Langkah tegas penegak hukum. Pasalnya, kasus ini terbilang lama padahal […]

  • Warga Lapas Bisa Dilibatkan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Play Button

    Warga Lapas Bisa Dilibatkan Dalam Program Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle OkminTV
    • visibility 438
    • 0Komentar

    Cianjur, Okmintv.com – Kementerian HAM Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Lapas Cianjur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan layanan terbaik bagi warga binaan lapas, Salah satu yang dilihat KemenHAM adalah aspek layanan makanan yang harus layak sebagai bentuk pemanuhan hak asasi manusia sebagai warga negara. Kedatangan Tim Kementerian HAM yang dipimpin Martinus Gabriel Goa selaku […]

expand_less