Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Tren Kekerasan di Papua Meningkat Sejak 2025, Puluhan Warga Sipil Jadi Korban

Tren Kekerasan di Papua Meningkat Sejak 2025, Puluhan Warga Sipil Jadi Korban

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
  • visibility 36
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOGOR, suaratimurindonesia.com– Dinamika keamanan di Papua menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya angka kekerasan dan korban jiwa.

Berdasarkan data empiris yang dipaparkan dalam Rakor Kementerian HAM di Bogor 11-14 Juli 2026 dimana eskalasi konflik belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan.

Situasi ini menjadi dasar mendesak bagi pemerintah untuk segera merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis data lapangan.

Narasumber rakor, Laus Deo Calvin Rumayom, memaparkan bahwa tren kekerasan di Papua mengalami peningkatan yang cukup tajam sejak tahun 2025.

Sepanjang periode tersebut, jumlah korban meninggal dunia akibat konflik tercatat mencapai 132 orang. Dari total angka kematian tersebut, sebagian besar atau sebanyak 77 korban di antaranya berasal dari masyarakat sipil.

Kondisi memprihatinkan ini terus berlanjut hingga memasuki tahun 2026. Tercatat hingga April 2026, konflik telah menyebabkan 35 orang meninggal dunia, 20 orang mengalami luka-luka, dan 7 orang menjadi korban penyanderaan.

Tingginya angka korban ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih berada dalam posisi yang sangat rentan di tengah pusaran konflik.

Dari peta sebaran geografis, dinamika kekerasan ini tidak merata di seluruh Papua melainkan terkonsentrasi di beberapa titik.

Pengamat Papua, Dr. Arie Ruhyanto, M.Sc., menyebutkan bahwa Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah terdampak paling parah.

Secara lebih spesifik, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak diidentifikasi sebagai episentrum utama konflik saat ini.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Negara Harus Hadir! Kementerian HAM Prioritaskan Pemenuhan Hak Pengungsi Papua

    Negara Harus Hadir! Kementerian HAM Prioritaskan Pemenuhan Hak Pengungsi Papua

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    BOGOR, suaratimurindonesia.com– Masalah kemanusiaan akibat konflik di Papua mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Tim Khusus Papua di Bogor 11-14 Juli 2026. Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi perlindungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh situasi keamanan yang tidak kondusif. Langkah implementatif kini tengah disusun agar penanganan di lapangan dapat berjalan […]

  • Masalah Jampidsus Penanganannya Harus Sesuai KUHAP Baru

    Masalah Jampidsus Penanganannya Harus Sesuai KUHAP Baru

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Pither Ponda Barany, S.H., M.H. (Pandangan Hukum) JAKARTA – Menyikapi perkembangan pemberitaan mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya terhadap sejumlah lokasi, termasuk kediaman yang diduga terkait dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi […]

  • Kementerian HAM dan KPAI Perkuat Pencegahan TPPO dan TPKS Melalui Edukasi Generasi Muda di Sumba

    Kementerian HAM dan KPAI Perkuat Pencegahan TPPO dan TPKS Melalui Edukasi Generasi Muda di Sumba

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 37
    • 0Komentar

    SUMBA, suaratimurindonesia.com– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui kegiatan edukasi kepada generasi muda dalam Youth Camp se-Sumba. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, Komisioner KPAI, Dian Sasmita, dan Sekretaris […]

  • Sakarias Damamain Sebut Bupati MBD Anak Emas Jaksa Agung

    Sakarias Damamain Sebut Bupati MBD Anak Emas Jaksa Agung

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 410
    • 0Komentar

    JAKARTA- Tokoh Maluku Barat Daya (MBD), Sakarias Damamain menyebut Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach adalah anak emasnya pihak Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan Korupsi belum juga ditindaklanjuti Kejagung. “Satu – satunya Bupati di Indonesia yang tidak bisa tersentuh hukum walaupun kejaksaan Tinggi didemo berkali-kali soal kasus korupsi dana penyertaan modal pemerintah […]

  • PADMA Indonesia: Flores Bukan Wilayah Darurat Militer! Negara Wajib Hadir Melindungi HAM Warganya!

    PADMA Indonesia: Flores Bukan Wilayah Darurat Militer! Negara Wajib Hadir Melindungi HAM Warganya!

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com-– Lembaga Advokasi hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mengutuk keras gelombang militerisasi, intimidasi, pematokan sepihak, dan ancaman penggusuran paksa yang mencengkeram warga Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rencana penguasaan lahan pertanian produktif milik warga demi pembangunan fasilitas militer Yonif TP 834/Wakanga Mere […]

  • Kementerian HAM Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS

    Kementerian HAM Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Sumba Barat – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda […]

expand_less