Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Tren Kekerasan di Papua Meningkat Sejak 2025, Puluhan Warga Sipil Jadi Korban

Tren Kekerasan di Papua Meningkat Sejak 2025, Puluhan Warga Sipil Jadi Korban

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
  • visibility 141
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOGOR, suaratimurindonesia.com– Dinamika keamanan di Papua menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya angka kekerasan dan korban jiwa.

Berdasarkan data empiris yang dipaparkan dalam Rakor Kementerian HAM di Bogor 11-14 Juli 2026 dimana eskalasi konflik belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan.

Situasi ini menjadi dasar mendesak bagi pemerintah untuk segera merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis data lapangan.

Narasumber rakor, Laus Deo Calvin Rumayom, memaparkan bahwa tren kekerasan di Papua mengalami peningkatan yang cukup tajam sejak tahun 2025.

Sepanjang periode tersebut, jumlah korban meninggal dunia akibat konflik tercatat mencapai 132 orang. Dari total angka kematian tersebut, sebagian besar atau sebanyak 77 korban di antaranya berasal dari masyarakat sipil.

Kondisi memprihatinkan ini terus berlanjut hingga memasuki tahun 2026. Tercatat hingga April 2026, konflik telah menyebabkan 35 orang meninggal dunia, 20 orang mengalami luka-luka, dan 7 orang menjadi korban penyanderaan.

Tingginya angka korban ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih berada dalam posisi yang sangat rentan di tengah pusaran konflik.

Dari peta sebaran geografis, dinamika kekerasan ini tidak merata di seluruh Papua melainkan terkonsentrasi di beberapa titik.

Pengamat Papua, Dr. Arie Ruhyanto, M.Sc., menyebutkan bahwa Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah terdampak paling parah.

Secara lebih spesifik, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak diidentifikasi sebagai episentrum utama konflik saat ini.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Putera MBD Kritik Bupati Dalam Persiapan Groundbreaking Migas Masela

    Putera MBD Kritik Bupati Dalam Persiapan Groundbreaking Migas Masela

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Kabupaten MBD dinilai Lamban Disaat Persiapan Groundbreaking Migas Masela Jakarta – Tokoh muda Maluku Barat Daya (MBD), Freni Lutruntuhluy menilai Pemerintah Kabupaten MBD lambat dalam menyikapi berbagai dinamika dan perang opini berkaitan dengan persiapan groundbreaking Migas Masela. Pemda dinilai lebih banyak mengurus WTP dan pancuan kuda daripada mengkonsolidasikan elemen rakyat MBD dalam menjemput proyek strategis […]

  • Solider Nyata Julie Laiskodat: Kucurkan Bantuan Rp 100 Juta Dukung MTQ Tingkat Provinsi NTT di Nagekeo

    Solider Nyata Julie Laiskodat: Kucurkan Bantuan Rp 100 Juta Dukung MTQ Tingkat Provinsi NTT di Nagekeo

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 133
    • 0Komentar

    NAGEKEO, suaratimurindonesia.com– Kabupaten Nagekeo menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2026. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut, Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat, tak tanggung-tqnggung mengucurkan bantuan senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut diserahkan kepada […]

  • Masalah Jampidsus Penanganannya Harus Sesuai KUHAP Baru

    Masalah Jampidsus Penanganannya Harus Sesuai KUHAP Baru

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Pither Ponda Barany, S.H., M.H. (Pandangan Hukum) JAKARTA – Menyikapi perkembangan pemberitaan mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya terhadap sejumlah lokasi, termasuk kediaman yang diduga terkait dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi […]

  • Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS, Kementerian HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektor

    Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS, Kementerian HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektor

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 106
    • 0Komentar

    TAMBOLAKA, suaratimurindonesia.com– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda […]

  • KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

    KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) masuk kategori pelanggaran HAM Berat. Dalam Asta Cita Satu Presiden Prabowo jelas memperkokoh Pancasila, Demokrasi dan HAM. Presiden Prabowo juga dengan tegas mengatakan akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika, ternyata di Antar kita Kabinet Merah Putih berkeliaran ‘tikus-tikus got’ koruptor berjamaah yang sudah sumpah […]

  • PADMA Indonesia Desak Kapolri Angkat Penasihat Khusus TPPO dari Masyarakat Sipil

    PADMA Indonesia Desak Kapolri Angkat Penasihat Khusus TPPO dari Masyarakat Sipil

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto segera membentuk dan mengangkat Penasihat Khusus Kapolri Bidang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari unsur masyarakat sipil. Menurut PADMA, hal itu merupakan langkah konkret untuk membuktikan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar slogan, melainkan […]

expand_less