Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » KemenHam RI Sebagai Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kawal Ketat Perkara TPPO di Kejati NTT

KemenHam RI Sebagai Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kawal Ketat Perkara TPPO di Kejati NTT

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
  • visibility 57
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini masih termasuk wilayah kategori Darurat Perdagangan Manusia (Human Trafficking).

Fakta membuktikan bahwa di NTT belum nampak jelas sense of Darurat Human Trafficking apalagi aksi nyata.

Namun demikian, patut diapresiasi langkah penegakan hukum Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO) oleh jajaran Direktorat PPA dan PPO Polda NTT yakni dari berkas perkara TPPO yang sudah di-SP3, tetapi dibuka kembali sehingga saat ini bola panas ada di Kejati NTT.

Kementerian Hak Asasi (KemenHAM) RI dan semua stakeholder, baik di NTT maupun secara nasional, juga KPK RI bersama Pers, diharapkan untuk mengawal ketat bahkan operasi khusus gerakan jaringan Mafia Human Trafficking yang diduga kuat dibeking oleh oknum-oknum Aparat Penegak Hukum dan Advokat untuk mempetieskan perkara TPPO.

Tergerak nurani untuk pencegahan dan penegakan hukum TPPO di NTT, maka saya Gabriel Goa sebagai Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking, menyerukan:

Pertama, meminta KPK RI untuk melakukan operasi khusus tangkap dan proses hukum jaringan mafia Human Trafficking yang melakukan upaya suap atau gratifikasi kepada oknum Pejabat APH di NTT.

Kedua, meminta Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan ketat kepada oknum-oknum Pejabat di lingkup Kejati dan Pengadilan di NTT yang sedang menangani perkara TPPO.

Ketiga, mengajak solidaritas Penggiat Anti Human Trafficking, Anti Korupsi dan Pers untuk mengawal ketat proses penanganan perkara TPPO mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung.

STOP Bajual Orang!

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gantikan Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono jadi Plt Jampidsus

    Gantikan Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono jadi Plt Jampidsus

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 129
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menggantikan Febrie Adriansyah yang telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengatakan, penunjukan Rudi dilakukan untuk memastikan roda organisasi dan penanganan perkara […]

  • Presiden Prabowo Telepon Presiden Palestina, Sampaikan Ucapan Idulfitri dan Perkuat Solidaritas

    Presiden Prabowo Telepon Presiden Palestina, Sampaikan Ucapan Idulfitri dan Perkuat Solidaritas

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 276
    • 0Komentar

    JAKARTA – STI.COM – Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam rangka menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 23 Maret 2026. Dalam keterangan tertulis Sekretaris Kabinet, disebutkan bahwa komunikasi tersebut merupakan bagian […]

  • KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Muara Enim

    KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Muara Enim

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 169
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison dan kawan-kawan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. “Penyidik melakukan perpanjangan penahanan pertama untuk para tersangka dugaan suap PBJ (pengadaan barang dan jasa) di Kabupaten Muara Enim untuk […]

  • Putera MBD Kritik Bupati Dalam Persiapan Groundbreaking Migas Masela

    Putera MBD Kritik Bupati Dalam Persiapan Groundbreaking Migas Masela

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Kabupaten MBD dinilai Lamban Disaat Persiapan Groundbreaking Migas Masela Jakarta – Tokoh muda Maluku Barat Daya (MBD), Freni Lutruntuhluy menilai Pemerintah Kabupaten MBD lambat dalam menyikapi berbagai dinamika dan perang opini berkaitan dengan persiapan groundbreaking Migas Masela. Pemda dinilai lebih banyak mengurus WTP dan pancuan kuda daripada mengkonsolidasikan elemen rakyat MBD dalam menjemput proyek strategis […]

  • Kejagung: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus

    Kejagung: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 92
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026). “Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna melansir […]

  • Yayasan STI Respon Wacana Penggabungan Wilayah MBD dan Kepulauan Alor Jadi Provinsi Sendiri

    Yayasan STI Respon Wacana Penggabungan Wilayah MBD dan Kepulauan Alor Jadi Provinsi Sendiri

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Wilayah Kepulauan MBD dan Kepulauan Alor Berpotensi Jadi Provinsi Sendiri JAKARTA – Yayasan Suara Timur Indonesia menanggapi adanya wacana yang saat ini berkembang tentang kemungkinan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dapat digabungkan dengan Kepulauan Alor untuk dijadikan provinsi sendiri, terlepas dari Maluku dan Nusa Tenggara Timur. “Secara historis wilayah yang saat ini menjadi Kabupaten […]

expand_less