Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » PADMA Indonesia Desak Kapolri Angkat Penasihat Khusus TPPO dari Masyarakat Sipil

PADMA Indonesia Desak Kapolri Angkat Penasihat Khusus TPPO dari Masyarakat Sipil

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto segera membentuk dan mengangkat Penasihat Khusus Kapolri Bidang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari unsur masyarakat sipil.

Menurut PADMA, hal itu merupakan langkah konkret untuk membuktikan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen penegakan hukum yang berpihak kepada korban.

Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng, SH.,MH menegaskan, TPPO adalah bentuk perbudakan modern yang merampas kebebasan dan martabat manusia dengan data korbannya mencakup perempuan, anak-anak, dan pekerja migran yang rentan mengalami penipuan, eksploitasi, serta kekerasan.

“Karena itu, penanganan TPPO tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Polri harus menelusuri jaringan, keuntungan kejahatan, aktor intelektual, dan setiap pihak yang terbukti melindungi sindikat,” ujar Greg dalam keterangan resmi, Sabtu (10/10/2026).

Greg menyebut, tantangan penanganan TPPO meliputi jaringan lintas daerah dan negara, lemahnya koordinasi, serta belum kuatnya perspektif korban dalam proses hukum.

PADMA Indonesia juga meminta agar setiap dugaan keterlibatan atau perlindungan terhadap sindikat oleh oknum berwenang diselidiki secara independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena kekuasaan atau pengaruhnya.

Penasihat Khusus: Mandat Jelas, Bukan Jabatan Simbolis

Menurut Greg, penasihat khusus harus berasal dari aktivis HAM, pegiat advokasi, pendamping korban, atau unsur masyarakat sipil yang memiliki rekam jejak teruji dalam penanganan TPPO.

“Penunjukkannya wajib mengutamakan integritas, independensi, keberanian moral, pemahaman jaringan perdagangan orang, serta pengalaman membela hak korban—bukan popularitas atau kedekatan dengan kekuasaan,” sentil Greg.

Greg menambahkan, posisi ini perlu diberi mandat yang jelas, kebebasan menyampaikan rekomendasi, dan akses komunikasi langsung kepada Kapolri.

“Fungsinya menjembatani Polri dengan korban, keluarga, serta organisasi pendamping; menyampaikan hambatan penanganan perkara; dan memperkuat pengawasan serta akuntabilitas. Penasihat Khusus tidak mengambil alih kewenangan penyidik,” beber Greg.

Lima Desakan PADMA Indonesia

Terkait seruan tersebut, PADMA Indonesia mengutarakan beberapa aspirasi yang harus menjadi atensi serius Kapolri Suyudi, yakni:

Pertama, segera membentuk dan mengangkat Penasihat Khusus TPPO dari masyarakat sipil dengan mandat yang jelas dan independen.

Kedua, segera membuka kerja sama substantif dengan organisasi masyarakat sipil dan jaringan pendamping korban, termasuk ruang penyampaian kritik dan rekomendasi.

Ketiga, harus berani membongkar jaringan TPPO hingga aktor intelektual serta menyelidiki dugaan pihak yang melindungi sindikat tanpa pandang bulu.

Keempat, harus menjamin keselamatan, perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban dalam seluruh tahapan penegakan hukum.

Kelima, perlu membangun pengawasan dan evaluasi penanganan TPPO yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Greg menegaskan, PADMA Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung langkah pemberantasan TPPO yang sungguh-sungguh, sekaligus menjalankan fungsi kontrol masyarakat sipil secara independen dan kritis.

“Kapolri harus membuktikan bahwa “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar slogan. Polri harus benar-benar berdiri bersama korban, bukan membiarkan siapa pun berdiri di belakang sindikat perdagangan orang,” tegasnya.

“Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan. Dan martabat manusia tidak boleh diperjualbelikan! Jangan biarkan sindikat TPPO bersembunyi di balik kekuasaan!” pungkas Greg.**

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kajian Masyarakat Adat Ok Mek Min Tahap II Digelar, Dokumentasi Nilai Adat Jadi Investasai Masa Depan

    Kajian Masyarakat Adat Ok Mek Min Tahap II Digelar, Dokumentasi Nilai Adat Jadi Investasai Masa Depan

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 362
    • 0Komentar

    OKSIBIL, STI.com — Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Okmin Papua menggelar Kajian Masyarakat Adat Ok Mek Min Tahap II, yang diisi dengan Seminar Awal dan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat etnik Ok Gelombang II. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna SOSKAT Oksibil pada Kamis, 19 Maret […]

  • Bupati Manggarai Apresiasi Kepedulian JHL Foundation untuk Korban Gempa Flores

    Bupati Manggarai Apresiasi Kepedulian JHL Foundation untuk Korban Gempa Flores

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 44
    • 0Komentar

    MANGGARAI, suaratimurindonesia.com– Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menyampaikan terima kasih kepada Yayasan JHL Merah Putih Kasih(JHL Foundation) atas kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ucapan tersebut disampaikan Bupati Hery setelah tim JHL Foundation selama hampir satu pekan bergerak menyusuri sejumlah desa dan kampung terdampak di Flores, […]

  • Sakarias Damamain Sebut Bupati MBD Anak Emas Jaksa Agung

    Sakarias Damamain Sebut Bupati MBD Anak Emas Jaksa Agung

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 508
    • 0Komentar

    JAKARTA- Tokoh Maluku Barat Daya (MBD), Sakarias Damamain menyebut Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach adalah anak emasnya pihak Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan Korupsi belum juga ditindaklanjuti Kejagung. “Satu – satunya Bupati di Indonesia yang tidak bisa tersentuh hukum walaupun kejaksaan Tinggi didemo berkali-kali soal kasus korupsi dana penyertaan modal pemerintah […]

  • Bantuan Hukum dan Kemuliaan Profesi Advokat

    Bantuan Hukum dan Kemuliaan Profesi Advokat

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 393
    • 0Komentar

    Oleh: Romualdo B. Phiros Kotan, SH.,MH* Di mata publik luas, profesi advokat atau pengacara hari ini kerap dipandang dengan kacamata tunggal yang cenderung reduktif. Persepsi umum acapkali mengidentikkan profesi ini dengan gemerlap kehidupan glamor, ruang-ruang sidang berbiaya tinggi, honorarium fantastis, hingga sorotan kamera media. Istilah advokat dalam benak masyarakat awam terlanjur melekat sebagai figur hukum […]

  • Kejati Maluku Dinilai Takut Periksa Bupati MBD

    Kejati Maluku Dinilai Takut Periksa Bupati MBD

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 344
    • 0Komentar

    JAKARTA – Tokoh Maluku Barat Daya, Sakarias Damamain Kembali angkat suara terkait dugaan Korupsi yang melibatkan Mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo, Benyamin Thomas Noach. Ia menilai pihak penegak hukum takut melakukan pemeriksaan terhadap Bupati MBD itu atau dia mendunga ada persengkongkolan dibalik kasus ini. “Kami menilai penegak hukum sepertinya seperti itu, mereka takut atau ada sesuatu […]

  • Tokoh Papua Selatan, Jhon Gluba Gebze Sebut Jadikan Padi Jadi Program Strategis Masyarakat

    Tokoh Papua Selatan, Jhon Gluba Gebze Sebut Jadikan Padi Jadi Program Strategis Masyarakat

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 167
    • 0Komentar

    STI.COM – John Gluba Gebze, tokoh Papua Selatan memberikan dukungan dan harapan besar kepada masyarakat dengan menjalankan Program Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu daerah potensial ketahanan Indonesia. Bermodalkan potensi lahan yang luas dan kerja keras masyarakat, potensi Padi di masyarakat yang di dampingi Jhon Gluba Gebze akan menjadikan rakyat mampu […]

expand_less