Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » KOMPAK Indonesia Desak Pengungkapan Orang Kuat Di Balik Korupsi Eks Jampidsus, hingga Ungkit Dugaan Kasus-Kasus Kakap di NTT saat Febrie Adriansyah Menjabat Kajati

KOMPAK Indonesia Desak Pengungkapan Orang Kuat Di Balik Korupsi Eks Jampidsus, hingga Ungkit Dugaan Kasus-Kasus Kakap di NTT saat Febrie Adriansyah Menjabat Kajati

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
  • visibility 153
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, suaraindonesiatimur.com– Skandal korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dinilai sebagai potret nyata kejahatan struktural yang merambat dari hulu ekstraksi sumber daya alam hingga bermuara pada krisis penegakan hukum di Indonesia.

Penuntasan kasus ini harus diungkap sejak hulu hingga hilir, di sisi lain kasus ini dibongkar tidak saja aktor lapangan melainkan aktor intelektual dan yang memberikan perintah atau orang kuat yang diduga bagian dari jaringan kejahatan bersama eks Jampidsus.

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah narasumber dalam diskusi umum bertajuk, “Dari Korupsi Batu Bara PLTU Hingga Pencucian Uang: Membedah Anatomi Korupsi dan TPPU dalam Skandal Eks Jampidsus Kejagung” yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa, mengatakan, proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung perlu diawasi oleh masyarakat luas termasuk KOMPAK Indonesia. Alasan pelibatan publik karena ada kekhawatiran karena jeruk makan jeruk.

”Selain ‘jeruk makan jeruk’, tapi ada indikasi kuat di mana Febrie Adriansyah dilindungi oleh orang kuat dibaliknya sehingga hingga saat ini ia belum ditahan kejaksaan walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian,” jelas Gabriel.

Di sisi lain, lanjut Gabriel, kasus ini mengagetkan kita semua karena eks Jampidsus seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum akan tetapi ia sendiri tersandera dalam kasus korupsi.

Dengan demikian, kita tidak boleh membiarkan tikus-tikus ini bermain. Maka harus diproses dan diusut secara tuntas hingga ke aktor-aktor utama.

Artinya, jangan sekadar berhenti di Febrie Adriansyah melainkan penyidik harus berani mengungkap pihak-pihak lain yang diindikasikan ikut terlibat dalam skandal korupsi ini.

Menurut Gabriel, rekam jejak keterlibatan eks jampidsus (FA) dalam dugaan korupsi bukan saja terjadi sekarang melainkan sejak dulu saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), di mana dia juga sudah disorot oleh KOMPAK Indonesia karena dia adalah Kajati dan banyak kasus-kasus kakap di NTT yang dipetieskan.

”KOMPAK Indonesia juga meminta Presiden bersama DPR RI agar mendesak KPK RI segera mengambil alih penanganan perkara Tipikor ini agar pertarungan antara sesama aparat penegak hukum segera diakhiri. Di saat bersamaan publik juga perlu mengawal secara ketat,” kata Gabriel.

Ia menambahkan, FA ini harus dihukum secara berat, karena dia telah merampok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kecil sehingga menyebabkan kerugian perekonomian negara. Selain itu, dugaan keterlibatan FA seperti di korupsi batu bara PLTU, krakatau steel, korupsi ASABRI dan beberapa kasus lainnya telah menyengsarkan rakyat, maka dari itu harus dihukum seberat-beratnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini menghadirkan narsumber yakni Maria Silvya E. Wangga (Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti), Muhammad Reza Syarifuddin Zaki (Akademisi Fakultas Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara (BINUS), Badiul Hadi (Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran– Seknas FITRA), Gabriel Goa (Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia– KOMPAK Indonesia).

Turut hadir sejumlah peserta dari perwakilan mahasiswa, Penggiat Anti Korupsi, peneliti dan praktisi hingga masyarakat umum.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kementerian HAM Perkuat Kapasitas Aparatur Bakamla RI dalam Penegakan Hukum Maritim Berperspektif HAM

    Kementerian HAM Perkuat Kapasitas Aparatur Bakamla RI dalam Penegakan Hukum Maritim Berperspektif HAM

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 141
    • 0Komentar

    STI.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) melalui Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Kegiatan yang berlangsung di Aula Bakamla RI, Jakarta, diikuti oleh sekitar 50 peserta sebagai bagian […]

  • Yayasan Suara Timur Indonesia Desak Bupati Welem Wandik Sikapi Kasus Pembunuhan Alias Papuagen

    Yayasan Suara Timur Indonesia Desak Bupati Welem Wandik Sikapi Kasus Pembunuhan Alias Papuagen

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta – Yayasan Suara Timur Indonesia mendesak Bupati Tolikara, Welem Wandik untuk merespon dan membela korban pembunuhan bernama Alias Papuagen alias Korona Penggu pria berusia 19 tahun yang diduga dilakukan aparat Brimob setempat. Koroa Penggu adalah seorang warga sipil yang berasal dari Kampung Kimuggu, Distrik Telenggeme, Kabupaten Tolikara. Ketua Yayasan Suara Timur Indonesia, Martinho de […]

  • Terus Bergerak di Hari Ketiga, Tim JHL Foundation Salurkan Bantuan ke Dua Desa di Manggarai

    Terus Bergerak di Hari Ketiga, Tim JHL Foundation Salurkan Bantuan ke Dua Desa di Manggarai

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MANGGARAI, suaratimurindonesia.com– Memasuki hari ketiga penyaluran bantuan kemanusiaan di Flores, Yayasan JHL Merah Putih Kasih (JHL Foundation) kembali bergerak langsung menyambangi masyarakat terdampak gempa. Kali ini, bantuan disalurkan kepada warga di Desa Welong dan Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Minggu (23/8/2026). Sebanyak 50 paket bantuan sandang dan pangan disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut […]

  • Pakar di Rakor Kemenham: Selesaikan Konflik Papua Lewat Dialog, Bukan Cuma Keamanan

    Pakar di Rakor Kemenham: Selesaikan Konflik Papua Lewat Dialog, Bukan Cuma Keamanan

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 172
    • 0Komentar

    BOGOR, suaratimurindonesia.com– Penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan perubahan paradigma dan tidak bisa lagi bersandar pada satu pendekatan saja. Dalam Rapat Koordinasi Kementerian HAM di Bogor 11-14 Juli 2026, para pakar sepakat bahwa pendekatan keamanan murni terbukti belum mampu menghasilkan penyelesaian yang komprehensif. Dibutuhkan cara pandang baru yang lebih inklusif untuk menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. […]

  • Petrus Selestinus Duga Jokowi sebagai Aktor Intelektual Dalam Pusaran Kasus Korupsi di BGN

    Petrus Selestinus Duga Jokowi sebagai Aktor Intelektual Dalam Pusaran Kasus Korupsi di BGN

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 113
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin serius. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah pejabat di lingkup Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Namun, perkara ini tidak berhenti pada dugaan penyimpangan administrasi semata. Pernyataan salah satu tersangka yang menyatakan kesediaannya menjadi Justice Collaborator […]

  • KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Muara Enim

    KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Muara Enim

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 171
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison dan kawan-kawan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. “Penyidik melakukan perpanjangan penahanan pertama untuk para tersangka dugaan suap PBJ (pengadaan barang dan jasa) di Kabupaten Muara Enim untuk […]

expand_less