Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
  • visibility 46
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) masuk kategori pelanggaran HAM Berat.

Dalam Asta Cita Satu Presiden Prabowo jelas memperkokoh Pancasila, Demokrasi dan HAM.

Presiden Prabowo juga dengan tegas mengatakan akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika, ternyata di Antar kita Kabinet Merah Putih berkeliaran ‘tikus-tikus got’ koruptor berjamaah yang sudah sumpah setia tidak akan melakukan Korupsi merampok hak-hak Ekosob fakyat miskin wong tjilik voice of the voiceless.

Terpanggil nurani tiada henti menyuarakan dan membongkar kejahatan Korupsi berjamaah di Indonesia, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), Gabriel Goa, dalam keterangan kepada media ini, Rabu (16/9/2026) menyatakan:

Pertama, menyampaikan dukungan total kepada KPK RI untuk segera memproses hukum Tipikor Kakapnya yakni Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Kedua, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ATR/BPN.

Ketiga, mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi dan Pers mengawal ketat proses hukum Tindak Pidana Korupsi Berjamaah mulai dari ATR/BPN hingga ke semua Kementerian dan Lembaga serta Gubernur, Bupati dan Walikota juga para Wakilnya di seluruh Indonesia.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kementerian Hak Asasi Manusia RI Sebut Papua Selatan Butuhkan Rumah Sakit Standar Internasional

    Kementerian Hak Asasi Manusia RI Sebut Papua Selatan Butuhkan Rumah Sakit Standar Internasional

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 332
    • 0Komentar

    MERAUKE – — Pihak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mengatakan Provinsi Papua Selatan sangat membutuhkan rumah sakit berstandar internasional. Penegasan tersebut mencuat saat berlangsung kegiatan penguatan pembangunan kapasitas (capacity building) HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta ASN di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) […]

  • PADMA Indonesia: Flores Bukan Wilayah Darurat Militer! Negara Wajib Hadir Melindungi HAM Warganya!

    PADMA Indonesia: Flores Bukan Wilayah Darurat Militer! Negara Wajib Hadir Melindungi HAM Warganya!

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 173
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com-– Lembaga Advokasi hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mengutuk keras gelombang militerisasi, intimidasi, pematokan sepihak, dan ancaman penggusuran paksa yang mencengkeram warga Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rencana penguasaan lahan pertanian produktif milik warga demi pembangunan fasilitas militer Yonif TP 834/Wakanga Mere […]

  • Masalah Jampidsus Penanganannya Harus Sesuai KUHAP Baru

    Masalah Jampidsus Penanganannya Harus Sesuai KUHAP Baru

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Pither Ponda Barany, S.H., M.H. (Pandangan Hukum) JAKARTA – Menyikapi perkembangan pemberitaan mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya terhadap sejumlah lokasi, termasuk kediaman yang diduga terkait dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi […]

  • Warga Lapas Bisa Dilibatkan Dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Warga Lapas Bisa Dilibatkan Dalam Program Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 473
    • 0Komentar

    Cianjur, STI.com – Kementerian HAM Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Lapas Cianjur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan layanan terbaik bagi warga binaan lapas, Salah satu yang dilihat KemenHAM adalah aspek layanan makanan yang harus layak sebagai bentuk pemanuhan hak asasi manusia sebagai warga negara. Kedatangan Tim Kementerian HAM yang dipimpin Martinus Gabriel Goa selaku […]

  • PMKRI Timika Kumpulkan Rp 24 Juta untuk Korban Bencana Flores, Juita: Terima Kasih Warga Mimika

    PMKRI Timika Kumpulkan Rp 24 Juta untuk Korban Bencana Flores, Juita: Terima Kasih Warga Mimika

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 74
    • 0Komentar

    TIMIKA, suaratimurindonesia.com– Pengurus dan Anggota Perhimpunan Mahasiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santa Theresia Cabang Timika, Papua Tengah, pada Minggu-Senin (16-17/8/2026) menggelar aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana untuk membantu warga terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aksi penggalangan dana hari pertama dilakukan di lampu merah Budi Utomo, depan Timika Mall dan area Katedral […]

  • PADMA Indonesia Desak Polri Jangan Tutup Jejak TPPO Dalam Kasus Chatrine Rohi

    PADMA Indonesia Desak Polri Jangan Tutup Jejak TPPO Dalam Kasus Chatrine Rohi

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA, IndonesiaSatu.co– Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mendesak Polda Nusa Tenggara Timur bersama Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kasus Chatrine Septiani Rohi, pekerja migran Indonesia asal Kota Kupang yang meninggal dunia di Malaysia. Dalam rilis kepada media ini, Senin (31/8/2026) PADMA menilai […]

expand_less