Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » Sakarias Damamain Sebut Pejabat Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP

Sakarias Damamain Sebut Pejabat Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
  • visibility 540
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bukan Pejabat Korupsi 1.5 Milyar Dipenjara Tapi Korupsi 8.5 Milyar Dilindungi VVIP.

JAKARTA , STI.com– Tokoh Maluku Barat Daya (MBD), Sakarias Damamain mengungkapkan Bupati MBD Benjamin Thomas Noach, sebagai terduga korupsi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten MBD pada perusahaan Daerah PT. Kalwedo sudah seharusnya diambil Langkah tegas penegak hukum. Pasalnya, kasus ini terbilang lama padahal sudah berulang kali dilaporkan.

“Semasa dia menjadi Direktur Utama PT Kalwedo sudah berkali-kali  dilaporkan dan didemo sejak tahun 2018 bahkan laporan terakhir kepada Kejaksaan Agung pada 11 pebruari 2026 hingga saat ini belum ada tanda – tanda yang bersangkutan diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah yang dikorupsi dari dana penyertaan modal sebesar 8.5 milyar”, ungkap Sakarias kepada awak media di kompleks Kejaksaan Agung RI rabu (08/04).

Dia menjelaskan, setelah terduga terpilih sebagai wakil bupati, posisi direktur utama digantikan Lukas Tapilou sebagai Plt Dirut. Dimasa kepemimpinan LT terjadi penyalahgunaan dana penyertaan modal sebesar 1.5 milyar.

“Anehnya pada masa kepemimpinan sdr LT terjadi korupsi 1.5 milyar langsung diproses dan dipenjara oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Tapi Benjamin Thomas Noach yang menjabat bupati hingga saat ini seolah mendapat perlindungan hukum VVIP dari Kejaksaan Tinggi Maluku. Apakah sdr LT tidak punya jabatan empuk sehingga Kejaksaan gerak cepat memenjarakan dia dan Benjamin Thomas Noach posisi sebagai bupati sehingga “dilindungi dan dirawat”?”, begitu tanya Sakarias.

Inilah yang menurutnya dibilang tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Saya minta Kejaksaan tinggi Maluku segera memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga harus menyasar  penggunaan dana subsidi kapal KMP Marsela sebesar 6.5 milyar per tahun. Saya pesan kepada publik Maluku, kalau tidak menempati jabatan empuk di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku, jangan korupsi karena anda menjadi musuh Kejaksaan Tinggi Maluku. Kalau jabatanmu empuk, anda sahabat karib mereka”, kata Sakarias. (team-red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PIAR-JarNas NTT Pertanyakan Bukti BP3MI soal Kematian PMI Chaterine Rohi

    PIAR-JarNas NTT Pertanyakan Bukti BP3MI soal Kematian PMI Chaterine Rohi

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 78
    • 0Komentar

    KUPANG, suaratimurindonesia.com– Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (PIAR-NTT) melayangkan pengaduan resmi terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemalsuan dokumen anak di bawah umur, serta misteri kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Kupang, almarhumah Catherine Septiani Rohi. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Kepala Balai […]

  • NasDem Peduli: Posko Relawan Julie Laiskodat dan Fian Moa Mesi Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Ende

    NasDem Peduli: Posko Relawan Julie Laiskodat dan Fian Moa Mesi Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Ende

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 62
    • 0Komentar

    ENDE, suaratimurindonesia.com– Berbagai pihak terus menunjukkan sisi kemanusiaan dan solidaritas nyata di tengah situasi bencana gempa bumi tektonik Magnitudo 7,7 di Nagekeo dan sejumlah wilayah pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) pagi WITA. Bentuk solidaritas dan aksi kemanusiaan ditunjukkan oleh Partai NasDem melalui Posko Relawan Julie Laiskodat dan Fian Moa Mesi, dengan […]

  • Kajian Masyarakat Adat Ok Mek Min Tahap II Digelar, Dokumentasi Nilai Adat Jadi Investasai Masa Depan

    Kajian Masyarakat Adat Ok Mek Min Tahap II Digelar, Dokumentasi Nilai Adat Jadi Investasai Masa Depan

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 302
    • 0Komentar

    OKSIBIL, STI.com — Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Okmin Papua menggelar Kajian Masyarakat Adat Ok Mek Min Tahap II, yang diisi dengan Seminar Awal dan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat etnik Ok Gelombang II. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna SOSKAT Oksibil pada Kamis, 19 Maret […]

  • Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

    Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 74
    • 0Komentar

    TAMBOLAKA, suaratimurindonesia.com-– Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur […]

  • Yayasan STI Respon Wacana Penggabungan Wilayah MBD dan Kepulauan Alor Jadi Provinsi Sendiri

    Yayasan STI Respon Wacana Penggabungan Wilayah MBD dan Kepulauan Alor Jadi Provinsi Sendiri

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Wilayah Kepulauan MBD dan Kepulauan Alor Berpotensi Jadi Provinsi Sendiri JAKARTA – Yayasan Suara Timur Indonesia menanggapi adanya wacana yang saat ini berkembang tentang kemungkinan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dapat digabungkan dengan Kepulauan Alor untuk dijadikan provinsi sendiri, terlepas dari Maluku dan Nusa Tenggara Timur. “Secara historis wilayah yang saat ini menjadi Kabupaten […]

  • Kementerian HAM Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS

    Kementerian HAM Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dorong Sumba Menjadi Pilot Program Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Sumba Barat – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda […]

expand_less