Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » Kejagung: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus

Kejagung: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
  • visibility 96
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026).

“Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna melansir Kompas.com.

Menurut Anang, keputusan Febrie mundur merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang tengah dilakukan penyidik Polri.

“Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ungkap Anang.

Meski demikian, Anang memastikan pengunduran diri Febrie tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun penanganan perkara di lingkungan Jampidsus.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Kejagung mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya ramai diberitakan, Febrie sempat membantah kabar bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Jampidsus.
Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026),

Febrie menegaskan dirinya masih menerima tugas dari pimpinan Korps Adhyaksa meski namanya dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

“Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan,” kata Febrie di hadapan awak media.

“Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan,” sambungnya.

Nama Febrie menjadi sorotan setelah penyidik Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN.

Dalam penyidikan tersebut, Polri telah menggeledah sedikitnya 13 lokasi, termasuk rumah di kawasan Sentul, Bogor, yang diakui Febrie sebagai kediaman pribadinya, serta sebuah lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Penyidik menyita uang dalam jumlah besar, emas batangan, dokumen, dan barang bukti lain yang kini masih didalami sebagai bagian dari proses penyidikan.*** (CM)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Petrus Selestinus Duga Jokowi sebagai Aktor Intelektual Dalam Pusaran Kasus Korupsi di BGN

    Petrus Selestinus Duga Jokowi sebagai Aktor Intelektual Dalam Pusaran Kasus Korupsi di BGN

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 112
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin serius. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah pejabat di lingkup Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Namun, perkara ini tidak berhenti pada dugaan penyimpangan administrasi semata. Pernyataan salah satu tersangka yang menyatakan kesediaannya menjadi Justice Collaborator […]

  • Jhon Gluba Gebze, Tokoh Papua Terus Dorong Petani Produktif Dengan Program Presiden Prabowo Subianto

    Jhon Gluba Gebze, Tokoh Papua Terus Dorong Petani Produktif Dengan Program Presiden Prabowo Subianto

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 115
    • 0Komentar

    MERAUKE – Tokoh Papua, Jhon Gluba Gebze terus memberi dorongan kepada para petani untuk aktif dan produktif dalam gerakan menanam dalam menjemput program Presiden Prabowo tentang ketahanan Pangan dalam negeri. Salah satu yang saat ini ia dampingi yaitu Gerakan penanaman anggota mitra Gapoktan Pamong Tani Tabur Tuai Wasur II Merauke di Kelurahan Rimba Jaya Distrik […]

  • Kesonbongan Intelektual Dalam Kepemimpinan Pemerintahan

    Kesonbongan Intelektual Dalam Kepemimpinan Pemerintahan

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Oleh: Sonni Lokobal Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan Dalam kepemimpinan pemerintahan, kecerdasan intelektual tidak boleh berjalan tanpa kecerdasan sosial. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu memahami data, regulasi, dan konsep pembangunan, tetapi juga wajib memahami perasaan, kebutuhan, pengalaman, serta suara masyarakat yang dipimpinnya. Saya melihat ada gejala yang perlu menjadi perhatian dalam […]

  • KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

    KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Segera Proses Hukum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) masuk kategori pelanggaran HAM Berat. Dalam Asta Cita Satu Presiden Prabowo jelas memperkokoh Pancasila, Demokrasi dan HAM. Presiden Prabowo juga dengan tegas mengatakan akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika, ternyata di Antar kita Kabinet Merah Putih berkeliaran ‘tikus-tikus got’ koruptor berjamaah yang sudah sumpah […]

  • Kementerian HAM Siap Mediasi Jika Tuntutan Rakyat Soal Migas Masela Tidak Dijawab

    Kementerian HAM Siap Mediasi Jika Tuntutan Rakyat Soal Migas Masela Tidak Dijawab

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 163
    • 0Komentar

    JAKARTA |  Rencana aksi dari Masyarakat Maluku Barat Daya di Jakarta yang melakukan aksi demo di SKK Migas, Inpex dan Kementerian ESDM pada hari ini, rabu (14/10) jika kemudian tidak mendapat titik terang dari aksi tersebut, pihak Kementerian HAM bisa membantu mediasi. Demikian hal ini disampaikan Tenaga Ahli Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, […]

  • PADMA Indonesia Desak Kapolri Angkat Penasihat Khusus TPPO dari Masyarakat Sipil

    PADMA Indonesia Desak Kapolri Angkat Penasihat Khusus TPPO dari Masyarakat Sipil

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto segera membentuk dan mengangkat Penasihat Khusus Kapolri Bidang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari unsur masyarakat sipil. Menurut PADMA, hal itu merupakan langkah konkret untuk membuktikan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar slogan, melainkan […]

expand_less