Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » PADMA Indonesia Desak Kapolri Angkat Penasihat Khusus TPPO dari Masyarakat Sipil

PADMA Indonesia Desak Kapolri Angkat Penasihat Khusus TPPO dari Masyarakat Sipil

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
  • visibility 46
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto segera membentuk dan mengangkat Penasihat Khusus Kapolri Bidang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari unsur masyarakat sipil.

Menurut PADMA, hal itu merupakan langkah konkret untuk membuktikan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen penegakan hukum yang berpihak kepada korban.

Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng, SH.,MH menegaskan, TPPO adalah bentuk perbudakan modern yang merampas kebebasan dan martabat manusia dengan data korbannya mencakup perempuan, anak-anak, dan pekerja migran yang rentan mengalami penipuan, eksploitasi, serta kekerasan.

“Karena itu, penanganan TPPO tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Polri harus menelusuri jaringan, keuntungan kejahatan, aktor intelektual, dan setiap pihak yang terbukti melindungi sindikat,” ujar Greg dalam keterangan resmi, Sabtu (10/10/2026).

Greg menyebut, tantangan penanganan TPPO meliputi jaringan lintas daerah dan negara, lemahnya koordinasi, serta belum kuatnya perspektif korban dalam proses hukum.

PADMA Indonesia juga meminta agar setiap dugaan keterlibatan atau perlindungan terhadap sindikat oleh oknum berwenang diselidiki secara independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena kekuasaan atau pengaruhnya.

Penasihat Khusus: Mandat Jelas, Bukan Jabatan Simbolis

Menurut Greg, penasihat khusus harus berasal dari aktivis HAM, pegiat advokasi, pendamping korban, atau unsur masyarakat sipil yang memiliki rekam jejak teruji dalam penanganan TPPO.

“Penunjukkannya wajib mengutamakan integritas, independensi, keberanian moral, pemahaman jaringan perdagangan orang, serta pengalaman membela hak korban—bukan popularitas atau kedekatan dengan kekuasaan,” sentil Greg.

Greg menambahkan, posisi ini perlu diberi mandat yang jelas, kebebasan menyampaikan rekomendasi, dan akses komunikasi langsung kepada Kapolri.

“Fungsinya menjembatani Polri dengan korban, keluarga, serta organisasi pendamping; menyampaikan hambatan penanganan perkara; dan memperkuat pengawasan serta akuntabilitas. Penasihat Khusus tidak mengambil alih kewenangan penyidik,” beber Greg.

Lima Desakan PADMA Indonesia

Terkait seruan tersebut, PADMA Indonesia mengutarakan beberapa aspirasi yang harus menjadi atensi serius Kapolri Suyudi, yakni:

Pertama, segera membentuk dan mengangkat Penasihat Khusus TPPO dari masyarakat sipil dengan mandat yang jelas dan independen.

Kedua, segera membuka kerja sama substantif dengan organisasi masyarakat sipil dan jaringan pendamping korban, termasuk ruang penyampaian kritik dan rekomendasi.

Ketiga, harus berani membongkar jaringan TPPO hingga aktor intelektual serta menyelidiki dugaan pihak yang melindungi sindikat tanpa pandang bulu.

Keempat, harus menjamin keselamatan, perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban dalam seluruh tahapan penegakan hukum.

Kelima, perlu membangun pengawasan dan evaluasi penanganan TPPO yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Greg menegaskan, PADMA Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung langkah pemberantasan TPPO yang sungguh-sungguh, sekaligus menjalankan fungsi kontrol masyarakat sipil secara independen dan kritis.

“Kapolri harus membuktikan bahwa “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar slogan. Polri harus benar-benar berdiri bersama korban, bukan membiarkan siapa pun berdiri di belakang sindikat perdagangan orang,” tegasnya.

“Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan. Dan martabat manusia tidak boleh diperjualbelikan! Jangan biarkan sindikat TPPO bersembunyi di balik kekuasaan!” pungkas Greg.**

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kesonbongan Intelektual Dalam Kepemimpinan Pemerintahan

    Kesonbongan Intelektual Dalam Kepemimpinan Pemerintahan

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Oleh: Sonni Lokobal Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan Dalam kepemimpinan pemerintahan, kecerdasan intelektual tidak boleh berjalan tanpa kecerdasan sosial. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu memahami data, regulasi, dan konsep pembangunan, tetapi juga wajib memahami perasaan, kebutuhan, pengalaman, serta suara masyarakat yang dipimpinnya. Saya melihat ada gejala yang perlu menjadi perhatian dalam […]

  • Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

    Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 529
    • 0Komentar

    JAKARTA, STI.com – Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia (STI), Freni Lutruntuhluy mengingatkan pemerintah pusat tentang hasil kesepakatan yang pernah dibuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemda Maluku Barat Daya yang pernah dibuat pada kepemimpinan Barnabas N. Orno. Pasalnya, rencana ekspolarasi Migas Masela dengan SKK Migas Sebagai […]

  • Putera MBD Kritik Bupati Dalam Persiapan Groundbreaking Migas Masela

    Putera MBD Kritik Bupati Dalam Persiapan Groundbreaking Migas Masela

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Kabupaten MBD dinilai Lamban Disaat Persiapan Groundbreaking Migas Masela Jakarta – Tokoh muda Maluku Barat Daya (MBD), Freni Lutruntuhluy menilai Pemerintah Kabupaten MBD lambat dalam menyikapi berbagai dinamika dan perang opini berkaitan dengan persiapan groundbreaking Migas Masela. Pemda dinilai lebih banyak mengurus WTP dan pancuan kuda daripada mengkonsolidasikan elemen rakyat MBD dalam menjemput proyek strategis […]

  • Bangsa dan Gereja Yang Terluka

    Bangsa dan Gereja Yang Terluka

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 409
    • 0Komentar

    Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman “Siapa yang menembak mati pilot Egon Irawan dan Co-Pilot Baskoro Adi Anggoro pada 11 Februari 2026 di Boven Digul?” Wajah militer Indonesia di Tanah Papua Barat digambarkan dengan jelas dan terang oleh alm. Frans Lieshout, OFM tentang pengalamannya sekitar 62 tahun silam tepatnya pada 1 Mei 1963. “Saya sempat […]

  • PADMA Indonesia: Negara Harus Bertanggung Jawab Usut Tuntas Kasus Samboga dan Hentikan Krisis Kemanusiaan di Papua

    PADMA Indonesia: Negara Harus Bertanggung Jawab Usut Tuntas Kasus Samboga dan Hentikan Krisis Kemanusiaan di Papua

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA, suaratimurindonesia.com– Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas dugaan penembakan terhadap warga sipil Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Samboga, Distrik Seredala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 18 September 2026 lalu. PADMA Indonesia mengutuk keras setiap tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, siapa pun […]

  • NasDem Peduli: Posko Relawan Julie Laiskodat dan Fian Moa Mesi Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Ende

    NasDem Peduli: Posko Relawan Julie Laiskodat dan Fian Moa Mesi Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Ende

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 141
    • 0Komentar

    ENDE, suaratimurindonesia.com– Berbagai pihak terus menunjukkan sisi kemanusiaan dan solidaritas nyata di tengah situasi bencana gempa bumi tektonik Magnitudo 7,7 di Nagekeo dan sejumlah wilayah pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) pagi WITA. Bentuk solidaritas dan aksi kemanusiaan ditunjukkan oleh Partai NasDem melalui Posko Relawan Julie Laiskodat dan Fian Moa Mesi, dengan […]

expand_less