Gempa Susulan Masih Terjadi, Gubernur NTT Perpanjang Masa Tanggap Darurat Gempa Hingga 12 September 2026

ENDE, suaratimurindonesia.com– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.

Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena setelah menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende, Kamis (27/8/2026) malam.

Rapat yang digelar secara hybrid tersebut diikuti Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para Bupati di wilayah terdampak gempa Flores, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta jajaran Forkopimda kabupaten.

Gubernur Melki mengatakan, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat diambil dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama aktivitas gempa susulan yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Dengan melihat situasi yang ada, untuk itu kita akan perpanjang masa tanggap darurat provinsi. Saya juga lihat semua kabupaten hampir sama, kita perpanjang lagi masa tanggap darurat selama dua minggu. Jadi, mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 12 September Pemerintah Provinsi NTT akan memperpanjang masa tanggap darurat,” ujar Gubernur Melki.

Gubernur Melki menegaskan, perpanjangan masa tanggap darurat tidak berarti seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik harus berhenti.

Sebaliknya, berbagai fungsi pelayanan harus mulai diaktifkan kembali dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.

Menurutnya, sektor kesehatan telah menjalankan pola pelayanan dan evaluasi harian untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

Gubernur menilai, pola tersebut perlu diterapkan pula pada sektor-sektor lainnya.

“Selama masa tanggap darurat tersebut, kita juga mengaktifkan beberapa kegiatan. Bagian lesehatan saya lihat sudah punya pola tersendiri di bawah asuhan Pak Menkes. Saya pikir pola yang sama juga bisa kita pakai di semua bidang, walaupun masih masa tanggap darurat,” ujarnya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Gubernur adalah pendidikan. Ia meminta agar aktivitas pendidikan segera dipersiapkan untuk kembali berjalan mulai pekan depan, dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.

“Termasuk sektor pendidikan pun saya kira perlu segera diaktifkan. Jadi, walaupun tanggap darurat, pendidikan pun diaktifkan dengan cara tetap menjaga keselamatan dari peserta didik,” katanya.

Gubernur Melki meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing.

Persiapan tersebut meliputi pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, serta penentuan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi setiap daerah.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, proses pembelajaran tidak harus dilakukan di gedung sekolah. Sekolah lapangan atau penggunaan ruang belajar sementara dapat menjadi alternatif selama memenuhi aspek keselamatan.

“Jadi, kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar,” imbuhnya.

Menurut Gubernur, teknis pelaksanaan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Pilihan tersebut dapat berupa penggunaan sekolah masing-masing, penggabungan siswa di lokasi yang aman, maupun pembelajaran berdasarkan domisili atau lokasi terdekat.

Keselamatan Menjadi Prioritas

Gubernur Melki menegaskan bahwa semangat utama dalam masa tanggap darurat adalah memastikan seluruh fungsi pelayanan pemerintah tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Kendati masa tanggap darurat diperpanjang karena aktivitas gempa masih berlangsung, Gubernur meminta agar seluruh fungsi pelayanan pemerintahan harus tetap berjalan secara bertahap dan menyesuaikan tingkat keamanan di lapangan.

Gubernur juga meminta seluruh jajaran pemerintah untuk tidak memaksakan penggunaan fasilitas yang secara struktur dinyatakan tidak aman.

Pemerintah melalui perangkat terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, terus melakukan pemeriksaan terhadap sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.**