Ingatkan SKK Migas soal Kesepakatan Yang Pernah Dibuat Bersama Pemda MBD

JAKARTA, STI.com – Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia (STI), Freni Lutruntuhluy mengingatkan pemerintah pusat tentang hasil kesepakatan yang pernah dibuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemda Maluku Barat Daya yang pernah dibuat pada kepemimpinan Barnabas N. Orno. Pasalnya, rencana ekspolarasi Migas Masela dengan SKK Migas Sebagai Regulator dan Palaksana pernah menyetujui usulan ini sebagai bentuk kesiapan awal masyarakat menghadapi kegiatan Migas tersebut.

“Pada masa Kepemimpinan Pa Abas Orno termasuk yang memimpin saat ini sebagai wakil pada waktu itu telah mengusulkan Pembangunan BLK, Asrama Mahasisa termasuk Bandara di Pulau Babar kalau tidak salah, namun itu tidak direalisasi. Mestinya Langkah itu sudah dilakukan jauh sebelum Pertemuan dua Bupati KKT dan MBD yang dilakukan Menteri Bahlil untuk membicarakan Migas Masela”, ungkapnya kepada pers di Jakarta pada jumat (20/03/26).

Menurut Freni Lutrun, akibat dari hasil kesepakatan itu tidak ditindaklanjuti, pihaknya pernah melakukan pertemuan bersama beberapa tokoh masyarakat Lokal MBD dengan pihak SKK Migas untuk menyampaikan maksud itu.

“Hal ini kami tanyakan ke SKK Migas pada akhir tahun lalu. Ini dimaksudkan agar pemahaman masyarakat MBD tentang Langkah-langkah kami jangan sampai diberi cap yang negative atau karena dinilai ada muatan kepentingan. Tidak ada sama sekali itu, toh ini juga kepentingan umum sehingga harus tuntas pikiran kita tentang apa yang kami lakukan”, tegasnya.

Ia mencontohkan, kalau saja pemerintah pusat telah membangun BKL pada masa itu, mungkin saja saat ini pemuda/I MBD sudah ada pada tahapan siap untuk ikut bekerja di Migas Masela, tidak lagi mencari jalan melakukan pelatihan dan lainnya.

“Sekarang ini kan banyak yang lagi cari jalan bagaimana mereka bisa ikut bekerja di Migas itu, tetapi mereka yang ingin bekerja itu tidak tau Dimana mereka harus ikut pelatihan. Inikan yang jadi soal, sehingga kita pertanyakan itu.

Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia: Freni Lutruntuhluy, S.Pd

Ia menambahkan, sebenarnya daerah terdampak seperti KKT dan MBD memiliki banyak prospek yang menjanjikan hanya saja pemda dinilai tidak melakukan tahapan perencanaan yang matang salah satu contoh yang disebutkan adalah tentang kesiapan Perusahaan Daerah dan tenaga kerja local.

Sementara itu, menurutnya SKK Migas menyampaikan perkembangan terbaru adalah terkait proyek gas raksasa Blok Masela yang dioperasikan perusahaan asal Jepang, Inpex Masela Ltd itu telah mengantongi Amdal dan proyek tersebut telah resmi diterbitkan dan diserahkan Kementerian Lingkungan Hidup kepada SKK Migas pada 13 Februari 2026 lalu.

Freni Lutruntuhluy juga mengatakan kalua Menteri keuangan Purbaya telah memberi syarat bahwa pada tahun 2029 kegiatan Migas sudah mulai berjalan, salah satu yang ditekankan adalah bangunan terkait proyek ini sudah harus bisa diselesaikan.

“Kalau seperti itu rencana pemerintah pusat, pertanyaan yang akan muncul di masyarakat local Adalah bagaimana anak-anak mereka bisa terlibat dan mendapatkan asas manfaat dari migas yang berada di daerah mereka. Nah ini tentu saja menjadi domainnya pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau saja apa yang kami pertanyakan itu sudah dilakukan, maka pertanyaan seperti ini tidak mungkin ada”, tegas Putera Maluku Barat Daya itu.  (team)