Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Dan Kriminal » Sakarias Damamain Sebut Bupati MBD Anak Emas Jaksa Agung

Sakarias Damamain Sebut Bupati MBD Anak Emas Jaksa Agung

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
  • visibility 271
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA- Tokoh Maluku Barat Daya (MBD), Sakarias Damamain menyebut Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach adalah anak emasnya pihak Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan Korupsi belum juga ditindaklanjuti Kejagung.

“Satu – satunya Bupati di Indonesia yang tidak bisa tersentuh hukum walaupun kejaksaan Tinggi didemo berkali-kali soal kasus korupsi dana penyertaan modal pemerintah daerah ke PT Kalwedo (BUMD) sebesar 8.5 milyar, tak pernah diperiksa sekali pun. Padahal rekannya yang korupsi hanya 1.5 milyar dana penyertaan modal, tanpa dilaporkan dan didemo, aparat kejaksaan tinggi Maluku menjebloskannya ke penjarah”, Kata Zakarias kepada media di Jakarta pada senin (11/05).

Dia menjelaskan, perlakuan penerapan hukum yang berbeda inilah maka masyarakat Maluku Barat Daya menilai Bupati Benjamin Thomas Noach adalah anak emas Jaksa Agung RI. Dugaan anak emas ini semakin kuat atau keyakinan rakyat terhadap masalah tersebut.

“Kejagung, Jampidsus dan Jamwas itu laporan kami tidak diindahkan sama sekali bahkan menurut kami laporan tersebut masuk tong sampah. Masa iya sama – sama korupsi pos anggaran yang sama, yang nilai korupsi kecil 1.5 milyar masuk penjara, tapi yang nilai besar 8.5 milyar bebas berkeliaran di udara”,tegasnya.

Melihat respon penegakkan hukum seperti ini, menurutnya, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah tegas salah satunya Parlemen jalanan dan pra peradilan.

“Kami sudah melakukan banyak langkah untuk desak penegak hukum, namun jika nanti perkembangannya tidak berjalan, maka aksi demo besar seperti rencana yang tertunda itu pasti dilakukan sekalian juga praperadilan Kejagung. Kami tidak main-main dengan kasus ini karena menyangkut kehidupan banyak orang di MBD apalagi presiden sangat mendukung penegakkan hukum kasus korupsi. (team)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejati Maluku Dinilai Takut Periksa Bupati MBD

    Kejati Maluku Dinilai Takut Periksa Bupati MBD

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 190
    • 0Komentar

    JAKARTA – Tokoh Maluku Barat Daya, Sakarias Damamain Kembali angkat suara terkait dugaan Korupsi yang melibatkan Mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo, Benyamin Thomas Noach. Ia menilai pihak penegak hukum takut melakukan pemeriksaan terhadap Bupati MBD itu atau dia mendunga ada persengkongkolan dibalik kasus ini. “Kami menilai penegak hukum sepertinya seperti itu, mereka takut atau ada sesuatu […]

  • Warga Lapas Bisa Dilibatkan Dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Warga Lapas Bisa Dilibatkan Dalam Program Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Cianjur, STI.com – Kementerian HAM Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Lapas Cianjur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan layanan terbaik bagi warga binaan lapas, Salah satu yang dilihat KemenHAM adalah aspek layanan makanan yang harus layak sebagai bentuk pemanuhan hak asasi manusia sebagai warga negara. Kedatangan Tim Kementerian HAM yang dipimpin Martinus Gabriel Goa selaku […]

  • Kementerian Hak Asasi Manusia RI Sebut Papua Selatan Butuhkan Rumah Sakit Standar Internasional

    Kementerian Hak Asasi Manusia RI Sebut Papua Selatan Butuhkan Rumah Sakit Standar Internasional

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 165
    • 0Komentar

    MERAUKE – — Pihak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mengatakan Provinsi Papua Selatan sangat membutuhkan rumah sakit berstandar internasional. Penegasan tersebut mencuat saat berlangsung kegiatan penguatan pembangunan kapasitas (capacity building) HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta ASN di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) […]

  • VIRAL, Kasus Dugaan Penipuan Yang Dilakukan Politisi PAN Dr. Rosaline Irene Rumaseuw

    VIRAL, Kasus Dugaan Penipuan Yang Dilakukan Politisi PAN Dr. Rosaline Irene Rumaseuw

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 67
    • 0Komentar

    [STI.COM – JAKARTA ]  – Nama besar Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya tercoreng akibat sebuah konspirasi atau skandal dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Dr. Rosaline Irene Rumaseuw terhadap salah seorang mantan pejabat Kabupaten Biak Numfor. Menurut Kuasa Hukum korban, Jembris Wafom, korban telah menyerahkan uang senilai 2,5 milyar itu pada tahun 2020, dan ada […]

  • Apresiasi Bupati Spei Konsisten Berpihak Terhadap Keberlanjutan Alam Papua

    Apresiasi Bupati Spei Konsisten Berpihak Terhadap Keberlanjutan Alam Papua

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 363
    • 0Komentar

    JAKARTA – Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) salah satu Lembaga yang selama ini konsisten melihat berbagai masalah social di Indonesia Timur ini menilai Langkah Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana untuk memastikan regulasi yang berpihak kepada rakyat khususnya mengikat budaya dan alam Papua di dalam kepentingan Pembangunan dianggap sebagai salah satu terobosan yang patut menjadi […]

  • Pentingnya Ruang Dialog Dan Ekosistem Budaya Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan

    Pentingnya Ruang Dialog Dan Ekosistem Budaya Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Oleh: Sonni Lokobal. S.IP.,M.Si [ Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan ] Jangan berbicara atas nama rakyat apabila setiap keputusan hanya lahir dari lingkaran sempit kekuasaan. Itu bukan kepemimpinan, melainkan kepentingan. Realitas yang kita hadapi hari ini di Papua Pegunungan menunjukkan masih minimnya ruang dialog terbuka antara para Bupati di delapan kabupaten dengan […]

expand_less